.
.
.Berau, Global-satu.com – DPRD Kabupaten Berau menyoroti dampak pemekaran wilayah terhadap ketahanan pangan, yang dinilai perlu diantisipasi dengan penguatan sistem produksi dan distribusi pangan di tingkat kampung.
Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna, menegaskan bahwa pertambahan jumlah wilayah harus diimbangi dengan kesiapan sektor pangan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Menurutnya, fluktuasi harga bahan pokok masih menjadi salah satu penyebab utama kerawanan pangan di kampung-kampung dengan akses terbatas.
“Kerawanan pangan terjadi karena harga yang tidak stabil, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan,” ujar Ratna.
Ia menilai, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga mampu memproduksi kebutuhan pangannya sendiri melalui konsep swasembada pangan.
“Kita perlu memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mereka bisa memproduksi bahan makanannya sendiri. Tidak hanya mampu membeli, tetapi juga mampu swasembada,” jelasnya.
Ratna menyebut, penguatan swasembada pangan juga dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pemanfaatan lahan tidur serta penerapan teknologi pertanian sederhana dinilai dapat meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.
“Kemandirian pangan bukan sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Jika kampung-kampung bisa memproduksi sendiri, dampak fluktuasi harga di pasar bisa diminimalkan,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan ekonomi pangan berbasis kampung, termasuk melalui program pemberdayaan masyarakat, pelatihan pertanian, serta dukungan sarana produksi di wilayah rawan pangan.
“Program harus terus didorong ke kampung-kampung yang berstatus rawan pangan. Kalau bisa, tidak ada lagi daerah yang berstatus rawan pangan,” tambahnya.
Selain itu, Ratna juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan pertanian agar program swasembada pangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Ini bukan tanggung jawab satu pihak saja. Perlu sinergi antara pemerintah, komunitas lokal, dan akademisi agar program swasembada pangan benar-benar berhasil,” pungkasnya.
Indra/Adv
