.
.
.Berau, Global-satu.com – Laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius DPRD. Di tengah kontribusinya terhadap perekonomian daerah, sektor ini dinilai menyimpan potensi risiko lingkungan apabila pengelolaan limbah tidak diawasi secara optimal.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Fasra Wisono, menegaskan pemerintah daerah harus memastikan seluruh perusahaan perkebunan mematuhi standar pengelolaan limbah yang berlaku. Ia mengingatkan, kelalaian dalam pengelolaan limbah dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Pengawasan tidak boleh longgar. Pemerintah harus memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai aturan,” ujarnya.
Menurut Fasra, industri kelapa sawit memang menjadi salah satu penopang ekonomi di Berau. Namun, pertumbuhan sektor tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan, khususnya sumber air yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Ia menilai potensi pencemaran limbah sawit dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari penurunan kualitas air sungai hingga terganggunya ekosistem di sekitar wilayah perkebunan.
“Kalau air sudah tercemar, dampaknya bukan hanya ke lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meningkatkan pengawasan di lapangan, termasuk melalui inspeksi mendadak guna memastikan instalasi pengolahan limbah perusahaan berfungsi dengan baik.
Selain pengawasan, ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha agar pengendalian dampak lingkungan berjalan efektif dan tidak sekadar administratif.
“Pertumbuhan industri harus seimbang dengan perlindungan lingkungan. Jangan sampai masyarakat yang menanggung dampaknya,” katanya.
DPRD Berau berharap pengawasan yang lebih tegas dan terukur dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor perkebunan dan kelestarian lingkungan, sehingga manfaat ekonomi tetap dirasakan tanpa mengorbankan keberlanjutan daerah.
Indra/Adv
