.
.
.Berau, Global-satu.com – Ketimpangan antara program bantuan pemerintah dengan kebutuhan riil nelayan di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian DPRD. Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menilai kebijakan yang berjalan saat ini belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat pesisir.
Ia mengungkapkan, nelayan di Berau lebih membutuhkan dukungan sarana produksi seperti kapal, mesin, dan alat tangkap. Namun kenyataannya, program yang dilaksanakan justru didominasi kegiatan pelatihan yang dinilai kurang relevan dengan kondisi di lapangan.
“Setiap turun reses, aspirasi nelayan selalu sama, mereka membutuhkan alat tangkap. Tapi pengadaan itu justru terkendala aturan,” ujarnya.
Liliansyah menjelaskan, saat ini kewenangan pengadaan alat tangkap tidak lagi berada di pemerintah kabupaten, sehingga menjadi kendala dalam merealisasikan kebutuhan tersebut. Sementara itu, program pelatihan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dinilai tidak menjadi prioritas mendesak bagi nelayan.
“Dinas menyampaikan pengadaan tidak bisa dilakukan, tapi pelatihan tetap berjalan. Padahal nelayan kita sudah memiliki kemampuan dasar dalam menangkap ikan,” jelasnya.
Politisi Partai NasDem tersebut menilai kondisi ini mencerminkan belum sinkronnya perencanaan program dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak mengabaikan kebutuhan utama yang bersifat mendesak.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi kebutuhan, melainkan bagaimana menentukan skala prioritas yang tepat,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa usulan bantuan alat tangkap telah berulang kali disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun hingga kini belum juga terealisasi.
Untuk itu, Liliansyah mendesak pemerintah daerah segera mencari solusi, baik melalui koordinasi lintas kewenangan maupun skema alternatif lainnya, agar kebutuhan nelayan tidak terus tertunda.
“Jangan sampai masyarakat jenuh menyampaikan aspirasi yang sama setiap tahun tanpa ada realisasi,” pungkasnya.
Indra/Adv
