BERAU, Global-satu.com – Anggota DPRD Berau, Sutami, mempertanyakan efektivitas anggaran promosi wisata yang digelontorkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau. Pasalnya, terdapat pos anggaran jasa iklan dan reklame promosi pariwisata senilai Rp600 juta untuk dua bulan di Makassar, sementara target retribusi wisata tahun 2025 juga berada di angka Rp600 juta.
Menurut Sutami, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar penggunaan anggaran benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah (PAD).
βKalau target retribusi wisata satu tahun Rp600 juta, lalu promosi iklan menghabiskan Rp600 juta dalam waktu dua bulan, tentu ini harus dihitung efektivitasnya,β ujarnya.
Ia menegaskan DPRD mendukung penuh pengembangan sektor pariwisata sebagai penopang ekonomi Berau pascatambang. Namun menurutnya, promosi besar-besaran belum menjadi prioritas utama apabila kondisi destinasi wisata belum sepenuhnya siap.
Sutami menilai masih banyak fasilitas dasar di kawasan wisata yang perlu dibenahi, mulai dari akses jalan, kebersihan, air bersih, jaringan telekomunikasi hingga listrik.
βKalau fasilitas belum maksimal lalu promosi dilakukan besar-besaran, wisatawan datang tapi kecewa. Itu justru bisa berdampak buruk terhadap citra wisata kita,β katanya.
Ia juga menyinggung persoalan kebersihan di sejumlah destinasi wisata yang masih menjadi keluhan pengunjung. Menurutnya, kenyamanan wisatawan harus menjadi perhatian utama sebelum pemerintah memperluas promosi.
βPromosi itu penting, tetapi pembenahan destinasi jauh lebih penting. Jangan sampai anggaran habis di iklan sementara fasilitas wisata belum memadai,β tegasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Berau melalui komisi II disebut akan meminta penjelasan Disbudpar mengenai kebijakan promosi tersebut, termasuk dampaknya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan PAD daerah.
Indra/Rdk/Adv
.
.
.




