.
.
.BERAU, Global-satu.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, yang mencoba melakukan pembenaran atas penunjukan adik kandungnya, Hijrah Mas’ud, dalam struktur Tim Ahli dengan membandingkannya dengan posisi Presiden Prabowo Subianto terhadap Hashim Djojohadikusumo, memicu reaksi keras dari Ketua PC TIDAR Berau sekaligus Anggota Fraksi Gerindra DPRD Berau, Sutami.
Sutami menilai analogi tersebut sebagai upaya manipulatif untuk menutupi praktik nepotisme di level daerah. Ia menegaskan bahwa menyeret nama tokoh nasional sekelas Prabowo Subianto sebagai tameng kebijakan yang sarat konflik kepentingan merupakan tindakan yang tidak beretika.
“Kami ingatkan kepada Gubernur, jangan catut nama Bapak Prabowo dan Bapak Hashim hanya untuk melegitimasi penunjukan keluarga dalam jabatan publik. Ini adalah blunder logika yang sangat memalukan. Hubungan beliau berdua adalah sinergi perjuangan ideologi bangsa selama puluhan tahun, bukan penunjukan mendadak dalam struktur yang dibiayai APBD demi urusan logistik pribadi,” tegas Sutami.
Sutami juga menyoroti alasan Gubernur yang membutuhkan sosok keluarga untuk mengurus kebutuhan personal. Menurutnya, hal tersebut justru menunjukkan kegagalan dalam memahami tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Jika tujuannya hanya untuk urusan logistik pribadi atau domestik, silakan gunakan asisten pribadi yang dibayar sendiri, jangan diformalkan masuk ke dalam sistem Tim Ahli Gubernur yang memiliki beban tanggung jawab pada rakyat. Jabatan publik bukan urusan domestik pimpinan. Rakyat berhak mendapatkan transparansi, bukan suguhan politik kekeluargaan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sutami menegaskan bahwa penunjukan anggota keluarga dalam lingkaran kekuasaan formal di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mencederai semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia mendesak agar praktik tersebut segera dievaluasi sebelum berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Negara ini punya aturan main, bukan milik pribadi atau satu keluarga. Kami di Fraksi Gerindra dan TIDAR Berau mendesak agar setiap kebijakan diletakkan di atas rel kompetensi dan etika. Jangan biarkan Kalimantan Timur tercoreng karena kaburnya batas antara urusan keluarga dan urusan negara,” tambahnya.
Sebagai penutup, Sutami meminta Gubernur Rudy Mas’ud untuk fokus pada janji pembangunan daripada memproduksi narasi yang dinilai menyesatkan nalar publik. Dirinya berharap agar Rudy Mas’ud berhenti mencari pembenaran di atas analogi yang salah dan menjalankan pemerintahan dengan profesionalisme.
“Kita ingin Kaltim maju karena sistemnya yang sehat, bukan karena kedekatan keluarga,” pungkasnya.
Indra/Rdk/Adv
