.
.
.BERAU – Banyaknya aset milik daerah yang kondisinya sudah tidak layak pakai, namun belum mendapatkan penanganan serius, menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai. Ia khawatir, situasi ini akan terus membebani anggaran daerah, terutama dari sisi biaya perawatan yang setiap tahun membengkak.
Menurut Rifai, aset operasional seperti kendaraan dinas dan ambulans adalah contoh nyata barang yang seharusnya segera diganti apabila tidak memenuhi standar kelayakan. Langkah tersebut, kata dia, penting dilakukan sebelum pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026.
“Kenapa tidak diusulkan untuk dilelang dan diganti? Seharusnya begitu, apalagi kita akan membahas APBD murni 2026,” ujar Rifai kepada wartawan, Kamis (13/6/2025).
Ia menegaskan, proses pembaruan aset daerah seharusnya diawali dengan pendataan menyeluruh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pendataan yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan aset secara tepat sasaran, sekaligus mencegah terjadinya pemborosan anggaran.
Lebih lanjut, Rifai mengungkapkan bahwa pihak legislatif belum menerima informasi lengkap terkait kondisi dan jumlah aset daerah yang ada saat ini. Menurutnya, transparansi dan komunikasi aktif dari pemerintah daerah menjadi kunci dalam pembenahan tata kelola aset.
“Kami minta supaya pemerintah daerah aktif mengusulkan. Harus ada data jelas dulu, berapa jumlah unit aset yang masih digunakan dan kondisinya seperti apa. Kalau memang tidak layak, ya diusulkan saja untuk diganti,” tegasnya.
Politisi asal Partai Gerindra ini menambahkan bahwa pembaruan aset bukan semata urusan pengadaan barang, tetapi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan menunjang kinerja pelayanan publik.
“Saya berharap pembahasan APBD 2026 nanti dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap aset-aset daerah yang sudah tidak optimal lagi dalam mendukung kinerja pemerintahan,” pungkasnya.
Indra/Rdk/Adv
