.
.
.SAMARINDA – Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Samarinda Tahun 2023 resmi dimulai dengan agenda utama, yakni penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Kegiatan yang terselenggara pada Selasa (13/3/2023) ini menghadirkan beberapa pemateri diantaranya Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi serta Ananta Fathurrozi yang merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Samarinda.
Subandi menjelaskan bahwa tahapan dari Musrenbang diawali dari tingkat kelurahan, lalu naik ke kecamatan hingga puncaknya itu tingkat kabupaten/kota. Tahapan ini sudah tertera dalam aturan yang berlaku dalam rangka mengisi berbagai kegiatan dan program dalam RKPD di tahun 2024.
“Musrenbang Kota Samarinda ini merupakan puncaknya, tentu hasil dari ini akan menjadi bahan untuk mengisi berbagai kegiatan dalam RKPD tahun 2024,” katanya, di Lantai 3 Ballroom Hotel Mercure jalan Mulawarman, Kota Samarinda
Harapannya, Lembaga DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda bisa konsisten terhadap program yang dirumuskan dari tingkat RT, kelurahan dan kecamatan. Terutama, yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Kita berharapnya kedua mitra ini konsisten, dapat mempertahankan dan memperjuangkan semua rumusan yang ada. Apalagi hal-hal (program kegiatan) yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat. Khususnya, usulan masyarakat terkait kebutuhan yang bersifat mendasar itu harus diutamakan,” ungkapnya.
Program kegiatan mendasar yang dimaksud Subandi yakni pengentasan banjir, pendidikan hingga ketersediaan pasokan air bersih. Sebab, ketiganya ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Misalnya saja seperti pendidikan, jadi ada beberapa gedung hingga saati ini memang tidak dilengkapi pagar dan lain-lainnya. Lalu untuk air bersih yakni terkait PDAM, tahun lalu kita minus atau kurang mendapat support air,” bebernya.
Meski tahun sebelumnya terdapat kurangnya dukungan terhadap pasokan air di Samarinda. Akan tetapi saat ini, pasokan air sebenarnya sudah cukup. Hanya saja masih ada kendala yang terjadi dilapangan. Masyarakat yang ingin menggunakan PDAM agak kesulitan dan mengeluh dalam pemasangannya, karena alatnya harus beli dulu.
“Ini maksud saya soal kebutuhan yang bersifat mendasar dimasyarakat. Karena masyarakat masih mengeluhkan persoalan ini. Maka itu dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024 ini, harusnya pemerintah memprioritaskan apa saja yang memang layak untuk bisa diperjuangkan,” paparnya.
Politikus PKS tersebut pun berharap agar dalam penyusunan RKPD 2024 kali ini lebih memperhatikan pemerataan pembangunan. Sehingga, jangan sampai ada ketimpangan pembangunan lagi kedepannya.
Disisi lain kita membangun proyek yang megah Terowongan dan lain-lain tapi kebutuhan dasar masyarakat tidak terakomodir dalam penyusunan RKPD tahun 2024
“Disisi lain kita membangun proyek yang megah seperti terowongan dan lain-lain. Akan tetapi jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat tidak terakomodir dalam penyusunan RKPD tahun 2024,” tutupnya.(Nng/lyd)
