.
.
.BERAU, Global-satu.com – Pemkab Berau mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tengah keterbatasan keuangan daerah. Sementara itu, program pembangunan akan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran.
Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said mengatakan, belanja pegawai dan pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama dalam menghadapi kebijakan efisiensi yang diperkirakan berlanjut hingga 2027.
“TPP tetap kita pertahankan. Meskipun kondisi keuangan daerah sedang dalam efisiensi, hak ASN tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya, Jumat (4/9/2026).
Menurut Said, TPP turut mendukung terjaganya kinerja aparatur. Pemkab akan menghitung ruang pembiayaan sektor lainnya setelah kebutuhan belanja pegawai terpenuhi.
“Setelah kebutuhan belanja pegawai terpenuhi, baru kita melihat ruang yang tersedia untuk sektor lain. Termasuk pembangunan infrastruktur, semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, dan fasilitas pelayanan publik belum dapat dilaksanakan bersamaan. Pemerintah harus memilah program berdasarkan urgensi serta manfaatnya bagi masyarakat.
“Bukan berarti pembangunan berhenti. Tetapi dengan kondisi anggaran seperti sekarang, kita harus menentukan mana yang paling dibutuhkan dan mana yang bisa ditunda,” katanya.
Pemkab Berau juga berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemampuan keuangan. Bersamaan dengan itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta meninjau kembali rencana kegiatannya.
Program yang belum mendesak atau dinilai memberi dampak terbatas dapat dikurangi maupun ditunda. Anggarannya kemudian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih prioritas.
“Setiap perangkat daerah harus melihat kembali programnya. Kalau ada kegiatan yang belum mendesak, kita evaluasi supaya anggarannya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” ungkap Said.
Ia menyebut penyesuaian belanja merupakan respons terhadap tekanan fiskal yang juga dihadapi daerah lain. Pemkab tetap berupaya memenuhi hak pegawai, mempertahankan pelayanan publik, dan melanjutkan pembangunan sesuai kapasitas anggaran.
“Yang terpenting bagaimana kita mengelola anggaran yang ada secara bijak agar pelayanan tetap berjalan dan pembangunan tetap bergerak,” pungkasnya.
(Indra/Advertorial)
