.
.
.Berau, Global-satu.com – Ketimpangan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali menjadi sorotan. DPRD menilai, persoalan utama bukan pada jumlah pegawai, melainkan penempatan yang belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengungkapkan masih terjadi penumpukan ASN di instansi perkotaan, sementara wilayah kampung dan kelurahan justru kekurangan tenaga, termasuk pada sektor-sektor vital.
“Masih ada penumpukan di satu sisi, tapi di sisi lain justru kekurangan. Ini yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Menurutnya, secara kuantitas kebutuhan ASN di Berau sebenarnya telah mencukupi. Hal itu juga sejalan dengan informasi dari pemerintah pusat yang menyebut kondisi kepegawaian daerah tidak mengalami kekurangan signifikan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa tanpa penataan ulang yang tepat, kelebihan jumlah pegawai tidak akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Masalahnya ada pada distribusi, bukan jumlah. Penempatan belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
DPRD pun mendorong Pemkab Berau segera melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk memastikan pemerataan tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien di seluruh wilayah.
Sorotan juga diarahkan ke sektor kesehatan. Subroto mengungkapkan, sejumlah fasilitas layanan kesehatan di wilayah pesisir sempat tidak beroperasi beberapa hari pasca Hari Raya Idulfitri akibat tidak adanya tenaga dokter yang bertugas.
Kondisi tersebut diperparah dengan keterlambatan pembayaran gaji tenaga penugasan khusus yang mencapai dua hingga tiga bulan.
“Ini sangat memprihatinkan. Pelayanan kesehatan bisa terganggu hanya karena persoalan administratif seperti gaji,” jelasnya.
Masalah serupa juga ditemukan di sektor pendidikan. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak), DPRD menemukan ketimpangan distribusi tenaga pengajar, khususnya guru honorer.
Di beberapa sekolah terjadi kekurangan guru, sementara di sekolah lain justru terjadi kelebihan tenaga pendidik.
“Ini ironi. Ada yang kekurangan, ada yang berlebih. Artinya penempatannya belum tepat,” katanya.
Subroto menegaskan, jika ketimpangan ini terus dibiarkan, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Ia pun meminta pemerintah daerah menjadikan pemerataan ASN sebagai prioritas utama agar pelayanan publik dapat dirasakan secara adil, baik di wilayah perkotaan maupun terpencil.
“Pemerataan ini kunci. Kalau tenaga tersebar dengan baik, layanan kesehatan dan pendidikan juga akan lebih maksimal,” pungkasnya.
Indra/Adv
