.
.
.Berau, Global-satu.com – DPRD Berau mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penegakan aturan dinilai menjadi kunci agar potensi pendapatan tidak hanya berhenti di atas kertas.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menegaskan pihaknya akan mengawal efektivitas implementasi Perda tersebut di lapangan. Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur kontribusi nyata pajak dan retribusi terhadap peningkatan PAD daerah.
“Kami ingin melihat hasil konkretnya. Kalau tidak ada peningkatan, berarti ada yang tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menyebut sektor pariwisata sebagai salah satu potensi besar yang dapat mendongkrak PAD Berau. Meski pemungutan pajak dan retribusi di sejumlah destinasi sudah berjalan, Rudi menilai sistem yang ada masih perlu diperkuat agar lebih optimal.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pembangunan Dermaga Wisata Pulau Derawan sebagai pintu masuk tunggal wisatawan. Sistem ini dirancang untuk menata alur kunjungan agar lebih terkontrol dan terdata dengan baik.
“Ke depan, semua wisatawan akan masuk melalui satu pintu. Tidak lagi langsung ke resor masing-masing,” jelasnya.
Menurutnya, skema satu pintu akan mempermudah pendataan jumlah wisatawan sekaligus menutup celah kebocoran retribusi yang selama ini berpotensi terjadi di lapangan. Selain itu, pemerintah tidak lagi perlu menempatkan petugas di setiap titik resor.
“Kalau sistem ini berjalan, pendataan akan lebih akurat dan penarikan retribusi bisa maksimal,” tegasnya.
Rudi juga mengingatkan para pelaku usaha pariwisata di Pulau Derawan agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Perda, demi terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia menambahkan, pengelompokan tarif retribusi wisata di Berau juga sudah diatur secara rinci berdasarkan kategori pengunjung.
DPRD Berau berharap, dengan penguatan regulasi dan penerapan sistem yang lebih terintegrasi, sektor pariwisata dapat menjadi tulang punggung baru PAD daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.
“Regulasinya sudah jelas, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan. Ini yang terus kita dorong,” pungkasnya.
Indra/Adv
