.
.
.Berau, Global-satu.com – DPRD Berau menilai serapan anggaran sektor kesehatan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 belum berjalan optimal, meski secara persentase capaian kinerja masuk kategori tinggi.
Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan LKPJ yang menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD dr. Abdul Rivai.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menjelaskan berdasarkan hasil rapat bersama tim pakar LKPJ, kinerja pemerintah daerah dibagi dalam tiga kategori yakni tinggi, sedang, dan rendah. Pada sektor kesehatan, capaian kinerja memang tergolong tinggi, namun masih menyisakan anggaran yang cukup besar.
“Di sektor kesehatan, capaian mencatatkan angka yang cukup signifikan secara administratif, namun menyisakan SiLPA yang tidak terserap dalam jumlah besar,” ujar Elita.
Ia merinci, RSUD dr. Abdul Rivai dari total anggaran Rp210,9 miliar terealisasi Rp187,2 miliar atau 88,80 persen, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp23,6 miliar.
“Kalau dilihat dari persentase memang masuk kategori tinggi, tapi kalau kita lihat sisa uangnya ini lumayan besar,” jelasnya.
Sementara itu, Dinkes Berau mengelola anggaran sebesar Rp421,2 miliar dengan realisasi Rp360,7 miliar atau 85,62 persen, sehingga menyisakan SiLPA sebesar Rp60,5 miliar.
“Di Dinkes juga demikian, meskipun secara persentase tinggi, tetapi kalau kita lihat nominalnya, sisa anggarannya cukup besar,” tambahnya.
Elita menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil.
“Kalau kita melihat sisa uangnya ini lumayan besar. Di saat kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja, sangat ironis melihat anggaran sebesar itu tidak terserap maksimal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya kelangkaan obat di rumah sakit yang sempat terjadi, yang menurutnya seharusnya bisa diantisipasi melalui perencanaan anggaran yang lebih matang.
“Dengan adanya dana yang tersisa puluhan miliar rupiah, seharusnya kendala teknis seperti kekurangan obat tidak perlu terjadi,” ujarnya.
Elita berharap hasil pembahasan LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran ke depan.
“Jadi nanti hasil rekomendasi kita akan menjadi catatan strategis untuk perbaikan anggaran tahun berikutnya,” tandasnya.
indra/adv
