.
.
.Berau, Global-satu.com – DPRD Kabupaten Berau menyoroti pola penyaluran bantuan operasional kepada Kesultanan yang dinilai belum efektif dan cenderung membebani anggaran daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menilai mekanisme penyaluran melalui kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru membuat penggunaan anggaran menjadi kurang efisien.
Menurutnya, skema berbasis kegiatan melibatkan banyak pihak sehingga memunculkan biaya tambahan di luar kebutuhan utama.
“Ketika dikemas dalam bentuk kegiatan, OPD pasti terlibat. Di situ muncul biaya operasional tambahan, sehingga anggaran yang digunakan menjadi lebih besar,” ujarnya.
Rifai menjelaskan, penyaluran bantuan akan lebih sederhana dan tepat sasaran apabila diberikan langsung kepada penerima melalui skema hibah. Dengan cara tersebut, dana dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan tanpa melalui proses kegiatan yang panjang.
Namun demikian, ia mengakui bahwa skema hibah memiliki keterbatasan karena tidak dapat diberikan secara rutin setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai alternatif, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan lain, salah satunya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Berau.
Rifai menyarankan penerapan pola kombinasi antara hibah dan CSR agar dukungan terhadap operasional Kesultanan tetap berjalan tanpa melanggar aturan.
“Bisa diatur secara bergantian. Tahun ini melalui hibah, tahun berikutnya didukung CSR. Ini bisa menjadi solusi agar pembiayaan tetap berlanjut,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar skema tersebut dirancang secara matang guna menghindari potensi persoalan, terutama terkait regulasi dan transparansi penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, Rifai menilai keterlibatan sektor swasta melalui CSR tidak hanya sebatas dukungan finansial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan budaya daerah.
“Kesultanan merupakan bagian dari identitas Berau. Jadi bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana semua pihak ikut menjaga nilai sejarah dan budaya,” tegasnya.
DPRD pun meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap pola bantuan yang ada, agar ke depan dukungan kepada Kesultanan dapat disalurkan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Indra/Adv
