.
.
.Berau, Global-satu.com – Transparansi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian DPRD. Korporasi diminta menyajikan laporan yang lebih terbuka dan terperinci, khususnya terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) serta penyerapan tenaga kerja.
Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, menilai laporan yang selama ini disampaikan masih bersifat umum dan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Padahal, data yang akurat dan rinci sangat dibutuhkan sebagai dasar evaluasi terhadap kontribusi perusahaan kepada masyarakat.
“Jangan lagi menyampaikan data global. DPRD membutuhkan laporan yang detail, baik terkait penyaluran CSR maupun komposisi tenaga kerja, agar sesuai dengan fakta di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, minimnya transparansi menyulitkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Selain itu, ketidakjelasan data juga berpotensi memicu ketimpangan dalam distribusi program bantuan.
Gideon menekankan pentingnya pemetaan wilayah atau zonasi dalam penyaluran CSR, terutama bagi masyarakat di sekitar area operasional perusahaan, seperti Ring 1 dan Ring 2. Dengan sistem distribusi yang terukur, bantuan diharapkan dapat tepat sasaran dan lebih merata.
“Perusahaan harus bisa menunjukkan secara rinci siapa penerima manfaat, di wilayah mana, dan dalam bentuk apa. Ini penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat terdampak langsung,” ujarnya.
Selain program CSR, ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data terkait tenaga kerja lokal. Menurutnya, komposisi tenaga kerja menjadi indikator penting dalam menilai komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan sumber daya manusia daerah.
“Data tenaga kerja harus valid dan terukur. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana perusahaan memberi ruang bagi tenaga kerja lokal,” tambahnya.
Gideon menegaskan, laporan yang detail dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi dasar penting bagi DPRD dalam menjawab aspirasi masyarakat sekaligus memastikan setiap program perusahaan memberikan dampak nyata.
“Kalau datanya jelas dan sinkron dengan kondisi di lapangan, pengawasan bisa berjalan objektif dan akuntabel,” pungkasnya.
Indra/Adv
