banner 728x250.

DPRD Berau Soroti Masalah Pemukiman Kumuh, Mendesak Pemda Segera Tindak Lanjut

banner 728x250. banner 728x250.

TANJUNG REDEB, Global-Satu.Com Kabupaten Berau masih dihadapkan pada masalah pemukiman kumuh, meskipun telah dikenal sebagai kabupaten maju dengan semakin banyak desa mandiri.

Menanggapi situasi ini, Anggota DPRD Bumi Batiwakkal, Saโ€™ga, menegaskan perlunya perhatian serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

โ€œPemukiman kumuh di Kabupaten Berau perlu perhatian serius dari Pemerintah Daerah untuk segera diselesaikan,โ€ ungkap Saโ€™ga, Senin (30/9/2024).

Untuk itu, Ia mengingatkan bahwa sesuai dengan target Petinggi Kota Sanggam, Berau diharapkan tidak lagi memiliki kampung tertinggal.

โ€œKami harus memastikan bahwa Bumi Batiwakkal bebas dari pemukiman kumuh, sesuai dengan visi kita untuk tidak ada lagi kampung tertinggal,โ€ tambahnya.

Demikin, Meskipun pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 belum dimulai, Saโ€™ga memastikan bahwa isu pemukiman kumuh akan menjadi salah satu perhatian utama.

โ€œMeskipun pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 belum dimulai, masalah pemukiman kumuh akan menjadi fokus utama kami,โ€ tegasnya.

Selain itu, Ia mendorong agar program penuntasan pemukiman kumuh dapat disegerakan, meskipun harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.

โ€œKami akan mendorong agar program penuntasan pemukiman kumuh disegerakan, meskipun harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah,โ€ jelas Saโ€™ga.

Lebih lanjut, Saโ€™ga juga berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah memiliki skema penanganan yang jelas agar dampak negatif terhadap masyarakat dapat diminimalisir.

โ€œSaya percaya OPD terkait sudah memiliki skema yang jelas untuk menangani masalah ini, agar masyarakat tidak terkena dampak negatifnya,โ€ tutupnya.

Kemudian, DPRD akan mengawal alokasi anggaran agar penanganan pemukiman kumuh dapat berjalan sesuai harapan.

โ€œDPRD akan mengawal alokasi anggaran agar penanganan pemukiman kumuh dapat berjalan sesuai harapan, dan kami menunggu informasi dari instansi terkait mengenai prioritas penanganannya,โ€ pungkas Saโ€™ga.

Nada/Rdk/Adv