.
.
.Berau, Global-satu.com – Terhentinya pelayanan pasien di Puskesmas Talisayan akibat krisis dokter mendapat perhatian serius dari DPRD Berau. Kondisi ini dinilai mencerminkan buruknya pengelolaan tenaga kesehatan, terutama di wilayah pesisir yang sangat bergantung pada layanan fasilitas kesehatan dasar.
Anggota Komisi I DPRD Berau, H. Thamrin, mengaku heran dengan keputusan penghentian layanan tersebut. Pasalnya, Puskesmas Talisayan memiliki cakupan wilayah yang luas hingga melayani masyarakat di Kecamatan Biduk-Biduk.
“Ini fasilitas kesehatan utama di wilayah pesisir. Sangat aneh kalau sampai pelayanan pasien dihentikan,” katanya.
Hasil penelusuran DPRD menunjukkan bahwa penutupan layanan dipicu minimnya tenaga medis aktif serta belum rampungnya administrasi penugasan dokter. Sejumlah dokter honor yang sebenarnya tersedia belum dapat bertugas karena surat keputusan penugasan belum diterbitkan.
Selain itu, dokter CPNS yang ditempatkan juga disebut belum seluruhnya menjalankan tugas pelayanan secara optimal. Kondisi ini membuat pelayanan kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya meskipun secara jumlah tenaga medis dinilai mencukupi.
“Masalahnya bukan tidak ada dokter, tetapi administrasinya belum selesai. Akhirnya pelayanan masyarakat yang jadi korban,” ujar Thamrin.
Akibat terhentinya layanan di Talisayan, pasien terpaksa dialihkan ke Puskesmas Biatan. Namun kebijakan tersebut justru menimbulkan persoalan baru karena fasilitas kesehatan di Biatan kewalahan menghadapi lonjakan pasien.
DPRD Berau pun mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan ini, termasuk memperbaiki sistem administrasi dan penempatan tenaga kesehatan. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar pelayanan kesehatan di wilayah pesisir tidak kembali terganggu.
