.
.
.Berau, Global-satu.com – DPRD Kabupaten Berau mengungkap persoalan serius di RSUD setelah muncul keluhan masyarakat terkait kekosongan obat dan terganggunya layanan kesehatan. Kondisi ini memicu dorongan kuat agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan pengelolaan anggaran rumah sakit.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa ketersediaan obat merupakan hal mendasar yang tidak boleh terabaikan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Obat tidak boleh kosong. Ini menyangkut pelayanan dasar dan keselamatan pasien,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti beban utang rumah sakit yang mencapai miliaran rupiah sebagai indikator adanya persoalan dalam tata kelola keuangan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar tidak berdampak lebih luas terhadap pelayanan.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, turut mempertanyakan serapan anggaran RSUD yang dinilai belum maksimal. Di tengah masih adanya sisa anggaran, justru muncul keluhan dari masyarakat terkait kualitas layanan.
“Ini kontradiktif. Ada anggaran yang tidak terserap, tapi pelayanan justru bermasalah. Ini yang akan kami telusuri lebih dalam,” ujarnya.
DPRD pun memastikan akan melakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut, termasuk membuka kemungkinan evaluasi terhadap manajemen apabila ditemukan ketidakefisienan dalam pengelolaan.
Di sisi lain, pihak RSUD menjelaskan bahwa kekosongan obat dipicu oleh lonjakan kebutuhan serta penurunan pendapatan akibat perubahan status layanan BPJS. Namun, kondisi tersebut diklaim mulai berangsur pulih seiring normalnya kembali status layanan dan pembayaran sebagian utang pengadaan obat.
indra/adv
