.
.
.Berau, Global-satu.com – Pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Berau dinilai masih belum berjalan optimal. DPRD Berau mendorong adanya kesamaan persepsi sekaligus penguatan regulasi agar pelaksanaan CSR lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, mengungkapkan bahwa Berau sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Namun, implementasinya belum maksimal karena sebelumnya sempat dikategorikan sebagai sumbangan pihak ketiga, yang berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini yang perlu kita kaji ulang bersama pemerintah daerah. Dulu tidak berjalan maksimal karena dianggap sumbangan pihak ketiga dan itu berisiko secara aturan,” ujarnya.
Menurut Rudi, kondisi tersebut membuat perusahaan cenderung berhati-hati, bahkan enggan menyalurkan CSR secara terbuka dan terstruktur. Padahal, CSR seharusnya menjadi bagian strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menilai, program CSR dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan pembangunan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di tingkat kampung.
“Kalau dari ratusan usulan hanya sebagian yang terakomodasi, sisanya bisa didorong melalui CSR. Ini harus disinergikan,” jelasnya.
Rudi menegaskan bahwa CSR bukan sekadar bentuk kepedulian sukarela, melainkan kewajiban perusahaan yang harus dijalankan secara konsisten dan terukur.
“CSR itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Harus ada regulasi yang mengikat agar pelaksanaannya jelas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya melekat pada perusahaan induk, tetapi juga harus dijalankan oleh seluruh subkontraktor dan vendor yang beroperasi di Berau.
“Semua yang berusaha di Berau harus punya tanggung jawab yang sama, tidak terkecuali,” katanya.
Untuk itu, DPRD mendorong pembentukan forum bersama yang melibatkan legislatif, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan guna merumuskan kebijakan serta mekanisme CSR yang lebih kuat, transparan, dan tepat sasaran.
“Perlu duduk bersama agar ada satu arah kebijakan. Dengan begitu, CSR benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
Indra/Adv
