.
.
.BERAU, Global-satu.com – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengkritisi kinerja pemerintah daerah terkait belum tuntasnya penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang telah berlangsung sekitar 12 tahun.
Menurut Subroto, lamanya persoalan tersebut menunjukkan belum adanya langkah konkret dan terukur dari pihak eksekutif dalam menyelesaikan polemik yang berdampak langsung pada masyarakat di wilayah perbatasan.
“Ini sudah berjalan lebih dari satu dekade. Kalau tidak segera diselesaikan secara serius, dampaknya bisa semakin meluas. Masyarakat butuh kepastian, bukan hanya wacana,” tegasnya.
Ia menilai ketidakjelasan batas wilayah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kepastian hukum, pelayanan publik, hingga stabilitas sosial di lapangan.
Bahkan, muncul kekhawatiran potensi gesekan antarwarga apabila tidak segera ada keputusan resmi. Apalagi jika dibiarkan berlarut-larut.
“Bukan tidak mungkin bisa memicu konflik di masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dan mengambil langkah tegas,” ujarnya.
Subroto mendesak agar Pemkab Berau memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pihak terkait untuk mempercepat penetapan batas wilayah secara definitif.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban ketidakpastian. Ini tanggung jawab pemerintah daerah untuk segera menuntaskan,” pungkasnya.
Indra/Rdk/Adv
