.
.
.BERAU, Global-satu.com – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa persoalan tapal batas di wilayah Biatan merupakan ranah pemerintah daerah dan perlu penanganan serius agar tidak terus berlarut-larut.
Menurutnya, polemik yang mencuat belakangan ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap lembaga legislatif. Ia memastikan DPRD tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi, termasuk melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Ini sebenarnya kewenangan pemerintah daerah. Masalah tapal batas ini sudah lama, bahkan sekitar 12 tahun belum ada keputusan. Harusnya pemerintah daerah lebih cepat menangani supaya tidak berlarut-larut,” ucap Dedy Okto yang disapa akrab Dedet itu.
Dedet menjelaskan, pihaknya telah menerima permohonan RDP dari Kepala Kampung Biatan pada 1 Maret melalui pesan WhatsApp, dengan surat fisik menyusul. Meski ada sejumlah agenda lain yang lebih dulu masuk, termasuk persoalan CSR, DPRD tetap menyisipkan agenda tersebut dalam jadwal terdekat.
“Saya sampaikan waktu itu, silakan ajukan RDP, tapi suratnya masuk dulu. Karena itikadnya ada, kita terima dan langsung dimasukkan dalam jadwal Banmus untuk tanggal 10 Maret,” jelasnya.
Ia menampik anggapan bahwa DPRD membatalkan agenda RDP. Menurutnya, tidak pernah ada pembatalan karena sebelumnya memang belum ada jadwal yang ditetapkan.
“Kalau dibilang Dewan membatalkan, itu tidak benar. Justru kita masukkan dalam agenda resmi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD Nasdem Berau itu mengingatkan bahwa DPRD bekerja berdasarkan mekanisme dan tata tertib yang berlaku. Tidak semua surat yang masuk dapat langsung digelar RDP tanpa melalui proses penjadwalan di Badan Musyawarah.
“Kami tidak pernah mempermainkan masyarakat. Justru kita berupaya mengakomodir aspirasi. Kasihan masyarakat kita yang sudah lama ber-KTP Berau di wilayah itu. Ini harus jadi perhatian bersama,” pungkasnya.
Indra/Rdk/Adv
