.
.
.BERAU, Global-satu.com – Rencana pengalihan jalan menuju wilayah pesisir selatan oleh PT Berau Coal menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Merespons hal tersebut, Komisi I DPRD Berau langsung bergerak dan akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen perusahaan tambang tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa pihaknya ingin mendengar penjelasan langsung dari jajaran pimpinan PT Berau Coal, bukan sekadar perwakilan tanpa kewenangan.
“Kami ingin yang hadir pihak yang bisa mengambil keputusan,” tegas Waris, Sabtu (25/10/2025).
Ia menyebut kabar rencana pengalihan jalur masih simpang siur dan belum pernah dibahas secara resmi dengan pemerintah maupun masyarakat. Padahal, kebijakan itu akan berdampak langsung pada warga di Biduk-Biduk, Batu Putih, hingga Talisayan.
Waris juga menyinggung kekhawatiran masyarakat jika pengalihan jalan justru membuat jarak tempuh semakin jauh.
“Kalau merugikan masyarakat, kami akan menolak,” ucapnya.
Komisi I memastikan RDP akan menjadi forum resmi untuk membuka seluruh informasi, mulai dari alasan pengalihan, dampak sosial-ekonomi, hingga teknis pelaksanaannya.
“Kami ingin penjelasan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
Langkah DPRD ini menjadi sinyal tegas bahwa lembaga legislatif tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan industri yang berpotensi merugikan warga pesisir. Rapat Senin mendatang disebut bakal menjadi penentu arah kebijakan antara kepentingan masyarakat dan perusahaan di Bumi Batiwakkal.
Indra/Adv
