.
.
.BERAU, Global-satu.com – DPRD Berau menyoroti realisasi anggaran program pemberdayaan UMKM yang dinilai masih rendah hingga triwulan kedua 2025. Padahal, sektor ini menjadi salah satu penopang ekonomi lokal selama masa pemulihan pascapandemi.
Anggota DPRD Berau, Suriansyah, menyebut bahwa anggaran untuk pelatihan dan peralatan produksi bagi pelaku usaha mikro belum tersalurkan maksimal. Bahkan, beberapa kegiatan belum juga dimulai karena alasan teknis dari dinas terkait.
“Kita ingin realisasi anggaran bukan hanya serapan di atas kertas, tapi benar-benar terasa manfaatnya ke pelaku usaha,” tegasnya.
Ia mendesak agar Dinas Koperasi dan UKM segera mempercepat pelaksanaan program sesuai tahapan yang telah disusun. Proses lelang maupun distribusi bantuan harus dipermudah dan diawasi dengan ketat.
Suriansyah juga meminta agar data penerima bantuan diperbarui secara berkala dan tidak hanya berputar pada kelompok UMKM yang itu-itu saja setiap tahun.
Menurutnya, keterlibatan kampung dan kelurahan penting untuk menjaring pelaku usaha baru yang layak dibantu.
Komisi II akan menjadwalkan RDP (rapat dengar pendapat) dengan dinas terkait dalam waktu dekat guna membahas hambatan dan solusi percepatan penyaluran bantuan.
Dirinya berharap, program pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan seremonial, tapi mampu mencetak wirausaha baru yang mandiri dan tangguh di daerah.
Indra/Rdk/Adv
