.
.
.BERAU, Global-satu.com – Warga Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu di perbatasan Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur menyatakan sikap tegas. Mereka mengajukan tiga tuntutan utama yang disebut sebagai harga mati.
Kepala Kampung (Kakam) Biatan Ilir, Abdul Hafid, menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut berangkat dari kekhawatiran warga atas keselamatan dan ketidakjelasan tata batas wilayah.
Tuntutan pertama adalah jaminan keamanan nyata dari pemerintah daerah. Abdul Hafid menekankan, warga membutuhkan kehadiran langsung aparat di wilayah Biatan sebagai bentuk perlindungan konkret, bukan sekadar pernyataan lisan.
“Yang pertama, bagaimana masyarakat saya itu aman, baik di kehidupan sehari-hari maupun kelanjutannya,” ujar Abdul Hafid (4/3/2026).
Tuntutan kedua, Pemda diminta segera menuntaskan persoalan tata batas wilayah yang selama ini dinilai menjadi akar konflik. Warga mendesak penyelesaian administratif dilakukan secara jelas dan tidak berlarut-larut.
Ketiga, warga meminta transparansi penuh terkait peta dan titik koordinat batas wilayah yang diklaim telah dimiliki pemerintah. Mereka ingin data tersebut dibuka secara terang agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di lapangan.
Abdul Hafid juga meminta Pemda Berau dan Pemda Kutim turun langsung melakukan pengecekan fisik bersama di lokasi perbatasan untuk memastikan titik koordinat secara objektif.
“Kami meminta dua Pemda ini, Pemda Kabupaten Berau maupun Pemda Kutim, itu sama-sama turun ke lapangan. Kita cek di mana titik koordinatnya sama-sama. Saya yakin kalau sudah turun ke lapangan, tidak ada konflik lagi. Masalahnya, sekarang sama-sama tidak tahu di mana batasnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, warga baru akan membubarkan diri apabila tim keamanan telah bersiaga di wilayah Biatan sesuai tuntutan yang disampaikan.
“Masyarakat kami tidak akan bergeser kalau belum ada kepastian tim keamanan bergeser ke tempat kami di Biatan. Kalau besok mereka geser, ya besok kami keluar dari sini,” pungkasnya. (*)
Indra/Rdk
