.
.
.Berau, Global-satu.com — Anggota DPRD Berau, Sutami, memberikan sejumlah catatan terhadap realisasi APBD 2025 yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah beberapa waktu lalu.
Ia mengapresiasi penyampaian laporan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang dinilai telah memaparkan berbagai indikator kinerja secara menyeluruh. Sutami menjelaskan bahwa banyak indikator yang menunjukkan peningkatan signifikan.
“Kami berharap itu juga sesuai dengan fakta di lapangan,” ucap politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi serapan anggaran. Terkhusus tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dapat menjadi indikasi kurang maksimalnya pelaksanaan program pembangunan.
“Yang paling penting itu serapan anggaran. Jangan sampai terlalu banyak Silpa, itu berarti anggaran tidak terserap dengan baik dan pembangunan bisa terhambat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutami juga menyoroti struktur ekonomi Berau yang dinilai masih bergantung pada sektor pertambangan. Ia mengakui bahwa sektor tersebut masih menjadi penopang utama, namun perlu diimbangi dengan penguatan sektor lain.
“Kalau kita lihat, saat ini kita masih sangat bergantung pada pertambangan. Kita bersyukur sektor ini masih menopang ekonomi daerah, tapi ke depan kita harus mulai memperkuat sektor lain,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, ia berharap PAD Berau ke depan dapat menembus angka lebih dari Rp1 triliun.
Menurutnya, pemerintah darrah harus mulai meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor lain seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Dengan harapan agar PAD bisa meningkat signifikan, sehingga tidak terlalu bergantung pada pertambangan.
Selain itu, Sutami juga mendorong adanya penyesuaian skema pendapatan dari sektor tambang. Ia mengusulkan agar tarif kontribusi per metrik ton tidak lagi berbasis nominal tetap, melainkan dikaitkan dengan nilai dolar.
“Kalau bisa kita usulkan satu dolar per metrik ton. Dengan begitu, ketika nilai dolar naik, pendapatan kita juga ikut meningkat. Ini penting untuk mengoptimalkan PAD kita,” pungkasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada terbatasnya dana transfer ke daerah. Dengan penguatan regulasi dan optimalisasi potensi lokal, diharapkan kemandirian fiskal Kabupaten Berau dapat semakin meningkat.
Indra/Rdk/Adv
