.
.
.Berau, Global-satu.com – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan pentingnya penyelarasan arah pembangunan antara legislatif dan Pemerintah Kabupaten Berau. Harmonisasi visi dan misi dinilai menjadi kunci agar roda pembangunan tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Sumadi, sejumlah program pembangunan yang belum tuntas perlu segera dipetakan ulang secara komprehensif. Hal ini penting agar penyesuaian anggaran tidak berdampak pada terhambatnya program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan harus tepat sasaran dan terukur. Jika sektor PUPR membangun jalan dan drainase, manfaatnya harus langsung dirasakan petani dan masyarakat yang membutuhkan akses distribusi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran tidak berarti memangkas program strategis. Kebijakan tersebut lebih menekankan pada penataan ulang distribusi keuangan, terlebih dengan adanya pergeseran sebagian kewenangan anggaran ke pemerintah pusat. Kondisi ini, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif.
“Daerah tidak boleh pasif. Program nasional yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sumadi mencontohkan beberapa program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dinilai masih belum optimal dimanfaatkan di daerah. Selain itu, fasilitas pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil juga perlu didorong agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Peluangnya sudah ada. Tugas kita bersama memastikan masyarakat memahami dan mampu mengakses program tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai tidak bisa lagi menjadi sandaran jangka panjang.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong pengolahan komoditas seperti kelapa sawit menjadi produk turunan bernilai tambah, bukan hanya menjual bahan mentah.
“Kalau hanya menjual bahan baku, nilai tambahnya kecil. Hilirisasi membuka peluang peningkatan PAD sekaligus memperluas lapangan kerja,” jelasnya.
Selain sawit, Sumadi juga mendorong pengembangan sektor lain seperti perkebunan, perikanan, serta produk turunan unggulan daerah, termasuk terasi dan kakao, sebagai fokus baru pembangunan ekonomi.
“Kita harus berani menggeser orientasi ekonomi. Potensi lokal harus diolah di daerah sendiri agar manfaatnya kembali ke masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Berau berharap, melalui sinergi yang kuat antara legislatif dan pemerintah daerah, pembangunan dapat berjalan lebih efektif, merata, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Indra/Rdk/Adv
