.
.
.BERAU, Global-satu.com – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau terkait belum beroperasinya gerai perizinan kapal nelayan di wilayah pesisir. Meski sosialisasi telah dilakukan sejak November 2025 lalu, hingga kini layanan legalitas tersebut tak kunjung dibuka secara resmi.
Subroto menilai, lambannya pembukaan gerai di wilayah strategis seperti Biduk-Biduk dan Talisayan sangat merugikan para nelayan. Ia menegaskan bahwa alasan kendala administrasi yang terus berulang tidak seharusnya menjadi penghambat hak nelayan untuk mendapatkan legalitas.
Subroto menyayangkan informasi yang menyebutkan bahwa Dinas Perikanan sejauh ini belum mengantongi data kapal yang pasti. Padahal, data merupakan pondasi utama sebelum melakukan sosialisasi kepada kementerian terkait.
“Sangat disayangkan jika hingga saat ini data kapal yang pasti saja belum tersedia. Sosialisasi sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu kepada puluhan unit kapal, tapi kenapa realisasi gerainya masih belum dilaksanakan? Jangan sampai ini hanya jadi wacana tanpa ujung,” tegas Subroto.
Ia menambahkan, ketidakpastian jumlah kapal yang diusulkan hingga kini disebut masih bersifat dinamis, hal ini disebut Anggota DPRD dari fraksi Golkar itu menunjukkan kurangnya langkah proaktif dalam validasi di lapangan.
Sebagai wakil dari Dapil Pesisir, Subroto mendesak Diskan Berau untuk segera menuntaskan validasi lapangan dengan menggandeng Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Menurutnya, fokus di Biduk-Biduk dan Talisayan harus segera dieksekusi mengingat populasi nelayan di sana sangat besar.
Dirinya pun Meminta Diskan tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi segera membantu nelayan melengkapi dokumen yang kurang. Menurutnya, Legalitas kapal adalah kebutuhan mendesak bagi nelayan agar mereka bisa melaut dengan rasa aman dan memenuhi regulasi.
Subroto menegaskan bahwa DPRD Berau akan terus mengawal persoalan ini hingga gerai perizinan benar-benar dibuka. Ia berharap birokrasi tidak menjadi tembok penghalang bagi produktivitas sektor perikanan di Bumi Batiwakkal.
“Nelayan kita butuh dukungan administrasi yang cepat, bukan sekadar proses yang berbelit. Kami akan terus pantau perkembangannya sampai gerai perizinan di pesisir resmi beroperasi,” pungkasnya.
Indra/Rdk/Adv
