banner 728x250.

Serapan APBD Baru 40 Persen, Wakil Bupati Gamalis Minta Perangkat Daerah Percepat Realisasi Anggaran

banner 728x250. banner 728x250.
Dilihat: 980 kali

BERAU, Global-satu.com – Wakil Bupati Berau, Gamalis, kembali mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025. Hingga pekan terakhir September, serapan APBD baru berada di kisaran 40 persen, angka yang dinilai belum ideal di akhir triwulan ketiga.

Hal tersebut disampaikannya dalam amanat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Sabtu (27/09/2025). Gamalis menegaskan bahwa APBD tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen, karena setiap rupiah yang tertunda direalisasikan berarti manfaat bagi masyarakat juga tertunda.

“Mari berproses dan berprogres dengan baik di bidang program maupun keuangan. Segera realisasikan APBD untuk kesejahteraan masyarakat. Dari sisi manajerial, setiap langkah harus terencana dan terprogram,” tegas Gamalis.

Ia mengingatkan bahwa saat ini pemerintah daerah memasuki masa perubahan anggaran. Karena itu, OPD harus menyelesaikan seluruh program yang sudah direncanakan sejak awal tahun. Lambatnya serapan anggaran, menurutnya, dapat menghambat pembangunan dan pencapaian target strategis daerah.

“APBD adalah hak masyarakat. Jika lambat direalisasikan, maka masyarakat yang akan dirugikan karena manfaat pembangunan tidak bisa segera dirasakan,” ujarnya.

Selain mendorong percepatan realisasi keuangan, Gamalis juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan suasana kerja yang harmonis di kalangan ASN. Baginya, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kekompakan semua pihak.

“Solidaritas dan persatuan adalah modal utama kita dalam bekerja. Mari kita jaga suasana yang aman, damai, dan sejahtera demi kemajuan Berau yang kita cintai,” ucapnya.

Gamalis menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari laporan pembangunan fisik atau angka serapan anggaran, tetapi juga dari kondusivitas birokrasi, sinergi antar-perangkat daerah, dan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.

 

Indra/Adv