banner 728x250.

Serapan Anggaran Berau Baru 60 Persen, Bupati Sri Juniarsih Pastikan Percepatan Penyelesaian Proyek

banner 728x250. banner 728x250.
Dilihat: 883 kali

Berau, Global-satu.com – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Berau memasuki awal Desember 2025 masih berada di kisaran 60 persen. Kondisi ini memicu perhatian publik, mengingat sejumlah proyek fisik masih berlangsung di lapangan dan berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian sebelum tahun anggaran berakhir.

Menanggapi situasi tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah percepatan. Ia memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja maksimal agar sisa anggaran dapat terserap optimal sebelum penutupan buku akhir tahun.

“Seluruh OPD saat ini sedang bekerja keras. Pembayaran kegiatan akan diselesaikan tepat waktu sesuai progres pekerjaan,” ujarnya.

Sri Juniarsih menyampaikan bahwa pada 27 November 2025, ia telah mengeluarkan surat imbauan resmi kepada seluruh perangkat daerah untuk segera menuntaskan setiap kegiatan, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan tahun anggaran berjalan. Langkah ini ditempuh agar tidak ada hambatan administratif dalam proses penyelesaian anggaran.

Menurutnya, serapan anggaran yang masih menyisakan sekitar 40 persen bukan disebabkan stagnasi pekerjaan. Sebagian besar program dan proyek disebut masih berada pada tahap pengerjaan sehingga belum dapat memasuki proses pembayaran.

“Dana itu sudah disiapkan. Saat ini masih tersimpan di bank karena menunggu pekerjaan selesai dan masuk tahap pembayaran. Ini hanya persoalan waktu,” jelasnya.

Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal itu optimistis serapan anggaran dapat mencapai 100 persen menjelang akhir tahun. Ia juga memastikan bahwa seluruh proyek yang berjalan tidak ada yang terbengkalai maupun berpotensi mangkrak.

Meski mendorong percepatan, Sri Juniarsih tetap mengingatkan para kontraktor agar mengedepankan kualitas pekerjaan. Ia menegaskan bahwa keuntungan proyek tidak boleh mengorbankan mutu, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya tidak ingin ada proyek dengan margin keuntungan besar, tapi kualitasnya buruk di lapangan,” tutupnya.

Indra/Adv