.
.
.SAMARINDA – Kutai Kartanegara menjadi salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang kasus prevalensi balita stuntingnya masih terbilang tinggi, yakni sebesar 27,1 persen. Tahun 2021 lalu, angka prevalensi balita stunting di Kutai Kartanegara sebesar 26,4 persen.
Bahkan, dari data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Kutai Kartanegara menjadi kabupaten penyumbang stunting tertinggi peringkat pertama di Kaltim. Kota Samarinda menjadi yang kedua, sebesar 25,3 persen. Lalu ketiga, diikuti Kabupaten Paser dengan angka 24,9 persen.
Menanggapi daerah pemilihannya Kabupaten Kutai Kartanegara ada diposisi peringkat satu untuk kasus stunting se-Kaltim. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Ir Seno Aji mengatakan bahwa hal tersebut dipengaruhi kurangnya puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Mengapa peringkat pertama kasus stunting dipegang oleh Kutai Kartanegara, itu karena mereka kekurangan puskesmas,” ungkapnya, usai menghadiri langsung Pelantikan Andi Harun sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kaltim pada Sabtu (18/3/2023) malam.
Selama melaksanakan reses menyerap aspirasi masyarakat dan konstituennya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Ir Seno Aji membeberkan bahwa dirinya seringkali mendapati kondisi posyandu yang kurang layak dan sangat memperihatinkan.
“Jadi selama saya melakukan reses di daerah pemilihan saya, posyandu-posyandu itu juga sangat memperihatinkan,” terangnya, di Gedung Serbaguna GOR Segiri, Jalan Kesuma Bangsa, Kota Samarinda.
Nantinya, legislatif dan eksekutif akan turun kelapangan untuk memeriksa keadaan atau kondisi posyandu yang dimaksud tersebut. Pasalnya tegas politikus Gerindra ini, tenaga kesehatan (nakes) merupakan garda terdepan yang akan memberikan perawatan pertama kepada masyarakat.
“Kita dengan Dinas Kesehatan akan melihat kondisi posyandu-posyandu itu, tentu untuk perbaikan fungsi posyandu. Karena, mereka (nakes) adalah garda terdepan untuk menjaga kesehatan masyarakat,” jelasnya.
“Jadi untuk bayi-bayi dan masyarakat itu bisa ke posyandu untuk menikmati pelayanan yang memadai. Kita akan lengkapi mereka dengan alat standar, obat-obatan, vitamin-vitamin dan lainnya yang bisa membuat bayi tidak stunting,” sambungnya.
Ditanya soal bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menangani stunting ini, Ir Seno Aji tegas mengatakan eksekutif tidak memberikan bankeu. Melainkan, bantuan-bantuan melalui Dinas Kesehatan Kaltim saja.
“Kemungkinan tidak dalam bentuk bankeu, tapi belanja langsung melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim,” papar pria kelahiran Semarang ini. (Nng/lyd)
