.
.
.Berau, Global-satu.com – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak langsung pada pemangkasan berbagai pos belanja di Kabupaten Berau, termasuk belanja transfer kepada pemerintah kampung serta sejumlah proyek infrastruktur strategis. Hal ini dipaparkan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam penyampaian Raperda APBD 2026 kepada DPRD Berau, Senin (24/11/2025) Kemarin.
Menurut Sri, degradasi pendapatan daerah membuat Pemkab tidak memiliki pilihan selain melakukan pemotongan anggaran hingga Rp1,7 triliun. Pemangkasan ini mencakup belanja operasional, belanja modal, hingga belanja transfer , termasuk dana pembangunan bagi kampung-kampung di seluruh wilayah Berau. Dampak ini tak terhindarkan mengingat hampir seluruh sektor bergantung pada dana transfer pusat.
Belanja modal, yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, menjadi salah satu komponen yang terdampak cukup besar. Dengan keterbatasan anggaran, sejumlah proyek pembangunan harus ditunda, dikurangi skala pelaksanaannya, atau dialihkan ke tahun berikutnya. Sri mengakui hal ini berpotensi mempengaruhi percepatan pembangunan fisik di Berau.
Meski begitu, Pemkab berupaya mempertahankan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik yang bersifat mendesak tetap diprioritaskan agar pelayanan masyarakat tidak terhambat.
“Prinsip kebermanfaatan menjadi dasar dalam menentukan program mana yang tetap berjalan,” Tegas Sri Juniarsih.
Untuk belanja transfer kepada pemerintah kampung, Pemkab Berau juga melakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan fiskal yang baru. Ia menjelaskan bahwa meskipun pagu transfer kampung menurun, pemerintah tetap mendorong agar pengelolaan anggaran desa lebih fokus pada program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan layanan dasar.
Sri meminta setiap perangkat kampung dan OPD terkait melakukan perencanaan lebih cermat agar tujuan pembangunan tetap tercapai walau anggaran lebih kecil. Pemerintah daerah, katanya, harus bersikap adaptif dan inovatif dalam menghadapi tekanan fiskal agar pelayanan publik tidak terhenti.
Indra/Adv
