.
.
.BERAU, Global-satu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mematangkan strategi fiskal untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, mewakili Pemkab Berau dalam agenda pembahasan kebutuhan minimum anggaran belanja 2026 yang digelar bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Forum strategis tersebut menjadi bagian penting dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, sekaligus memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan fiskal nasional.
“Pertemuan ini difokuskan untuk mengkaji kebutuhan minimum anggaran dan dampak pengalihan TKD, sekaligus menjadi bahan masukan bagi Kementerian Keuangan dalam penyusunan RAPBD 2026,” jelas Said.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Renny Triariani, Said menyebut agenda tersebut diikuti sebanyak 1.104 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas Sekretaris Daerah serta Kepala Bappeda provinsi, kabupaten, dan kota.
Kegiatan itu berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di mana seluruh peserta diwajibkan mengikuti rangkaian acara secara penuh.
“Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta diwajibkan bermalam di Kampus IPDN dan mengikuti agenda yang telah disiapkan panitia,” katanya.
Said menuturkan, Pemkab Berau memanfaatkan momentum ini untuk menjabarkan berbagai kebutuhan program prioritas daerah tahun 2026. Usulan program tersebut akan disampaikan kepada 16 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, sinergi lintas kementerian menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah dinamika fiskal nasional.
“Kami datang dengan usulan yang terukur, berbasis kebutuhan masyarakat, dan diarahkan untuk memperkuat agenda pembangunan Berau,” tegas Said.
Pemkab Berau, lanjutnya, menaruh perhatian besar pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Said menilai langkah koordinatif ini penting agar pembangunan di Bumi Batiwakkal tidak berjalan stagnan di tengah kebijakan baru pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen menjaga ketahanan anggaran dan memastikan program prioritas tetap berjalan berkelanjutan,” tandasnya.
Indra/Rdk/Adv
