.
.
.Berau, Global-satu.com – Polemik tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur di kawasan Semindal, Kampung Biatan Ilir, kembali menjadi sorotan. Ketegangan yang sempat muncul di tengah masyarakat mendorong kedua pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah meredam situasi melalui pertemuan bersama.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, sebagai upaya awal menciptakan suasana kondusif sekaligus mencari solusi atas sengketa wilayah yang telah berlangsung kurang lebih 12 tahun.
Dalam forum itu, Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sepakat mengedepankan dialog serta koordinasi sebagai langkah utama penyelesaian konflik. Kedua pihak juga berkomitmen agar persoalan batas wilayah tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Selain itu, pentingnya menjaga stabilitas di wilayah masing-masing turut ditekankan, sembari menempuh proses penyelesaian administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menanggapi langkah tersebut, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyampaikan dukungannya terhadap pendekatan dialog yang ditempuh pemerintah daerah. Ia menilai, penyelesaian melalui komunikasi yang baik merupakan langkah tepat untuk mencegah konflik berkepanjangan.
“Persoalan tapal batas ini harus segera dituntaskan melalui koordinasi yang baik antar pemerintah daerah. Jangan sampai berlarut-larut dan memicu ketegangan di masyarakat,” ujarnya.
Sumadi juga mengimbau masyarakat di kedua wilayah agar tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memperkeruh keadaan.
“Yang paling penting saat ini adalah menjaga kondusivitas. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh hal-hal yang bisa memperburuk situasi,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi potensi konflik lanjutan, ia mendorong pemerintah daerah segera membentuk posko pengamanan di wilayah perbatasan. Posko tersebut dinilai penting sebagai pusat koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, hingga tokoh masyarakat.
Di sisi lain, Sumadi juga menilai perlunya pertemuan resmi lanjutan antara kedua pemerintah daerah guna memastikan kejelasan batas wilayah secara administratif, termasuk pemasangan patok batas.
“Pertemuan resmi harus segera dilakukan agar ada kesepakatan yang jelas. Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan persepsi di lapangan,” pungkasnya.
DPRD Berau berharap, melalui langkah dialogis dan koordinasi yang berkelanjutan, konflik tapal batas ini dapat segera diselesaikan secara damai serta memberikan kepastian hukum bagi kedua daerah.
Indra/Rdk/Adv
