.
.
.BERAU, Global-satu.com – Minimnya fasilitas keamanan dan penerangan di Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) Kelurahan Rinding, Berau memicu keresahan pedagang. Kasus kehilangan yang berulang, CCTV yang tidak berfungsi, serta terbatasnya jumlah petugas keamanan membuat pedagang semakin khawatir.
Para pedagang mengaku semakin was-was menjalankan aktivitas perdagangan, menyusul meningkatnya kasus kehilangan dan tidak optimalnya sarana penunjang seperti CCTV dan penerangan.
Sejumlah pedagang mengungkapkan bahwa beberapa lapak telah mengalami kehilangan barang. Mereka menilai situasi tersebut terjadi akibat berkurangnya pengawasan serta rusaknya fasilitas keamanan seperti kamera pengawas (CCTV). Beberapa pedagang juga menyebutkan bahwa pintu utama pasar yang sebelumnya dikunci kini kerap terbuka, yang dinilai memberi celah bagi tindakan pencurian.
“CCTV banyak yang mati, pasar juga gelap kalau subuh, dan pintu pasar dibiarkan terbuka. Kami sudah beberapa kali menyampaikan ke pengelola, tapi belum ada solusi yang jelas,” ujar salah satu pedagang yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas, Syaidinoor, mengakui adanya keterbatasan dalam pengelolaan pasar, khususnya di bidang keamanan. Ia menyebut bahwa jumlah tenaga keamanan yang tersedia saat ini jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari semula 30 orang, kini hanya tersisa 16 orang yang dibagi ke dalam tiga shift kerja.
“Dengan luas pasar sekitar 7 hektare dan jumlah pedagang yang mencapai ribuan, kami hanya bisa menempatkan sekitar 4 sampai 5 orang per shift. Karena itu, kami fokuskan penjagaan di titik-titik vital seperti area penjualan emas dan kantor pasar,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa titik kamera pengawas tidak lagi berfungsi karena jalur kabel dan instalasi listrik yang sudah tua. Pihak UPTD, kata dia, telah mengusulkan perbaikan dan penambahan titik CCTV kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), termasuk perbaikan portal utama dan peningkatan sistem penerangan.
Namun, hingga saat ini, menurut Syaidinoor, belum ada informasi pasti mengenai realisasi usulan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa pengelolaan pasar saat ini sepenuhnya berada dalam wewenang teknis dinas terkait, karena UPTD tidak memiliki akses langsung terhadap anggaran operasional.
“Satu rupiah pun tidak ada di UPTD. Kami tidak mengelola dana, termasuk untuk perbaikan ataupun kebutuhan mendesak. Semua anggaran ada di dinas, dan kami hanya menjalankan tugas teknis di lapangan,” tegasnya.
Syaidinoor menambahkan bahwa sistem retribusi juga tidak dikelola langsung oleh UPTD. Pedagang membayar retribusi melalui pembantu bendahara dari Disperindag yang ditempatkan di pasar, dan setoran langsung dilakukan ke bank. Petugas UPTD hanya membantu mendokumentasikan pembayaran dan memberikan informasi kepada pedagang terkait jumlah tagihan.
Ia juga menjelaskan bahwa retribusi harian tidak bersifat tetap karena bergantung pada kehadiran pedagang di lapak.
“Jika pedagang libur, maka tidak ada pungutan. Kalau mereka berdagang, baru ada pembayaran. Karena sifatnya harian, jadi perputarannya fluktuatif,” katanya.
Terkait pengaturan penerangan pasar, Syaidinoor menyampaikan bahwa sebagian lampu memang dimatikan setelah jam operasional demi penghematan. Namun, titik-titik utama tetap diberikan penerangan. Ia menekankan penerangan di jalur utama dan titik-titik vital tetap dihidupkan agar keamanan pedagang tetap terjaga
Menanggapi persoalan ini, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan bahwa persoalan keamanan dan fasilitas di PSAD tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pedagang di pasar tersebut.
“Pasar ini berkontribusi terhadap PAD melalui retribusi. Maka sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisinya,” ujar Dedy.
Ia menyarankan agar pengelolaan keamanan di pasar bisa ditingkatkan melalui perekrutan tenaga tambahan, termasuk opsi kerja sama dengan pihak ketiga bila diperlukan. Menurutnya, jika kekurangan personel menjadi kendala, maka perlu dicari solusi lain yang memungkinkan sistem pengamanan pasar tetap berjalan efektif.
“Silakan ajukan usulan secara rinci dan sesuai prosedur. DPRD akan mendukung kebutuhan anggaran jika memang dibutuhkan untuk perbaikan CCTV, penerangan, maupun tambahan personel keamanan,” tambahnya.
Dedy juga menegaskan bahwa komunikasi antara pengelola pasar dan dinas teknis harus ditingkatkan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. Ia meminta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar untuk fokus pada penyelesaian masalah berdasarkan skala prioritas.
“Sampaikan usulannya sesuai mekanisme. Jangan sampai saling menunggu atau saling menyalahkan. Yang penting sekarang, pedagang butuh rasa aman dan fasilitas yang memadai,” tutupnya.
Indra/Rdk
