banner 728x250.

Minim PPK Bersertifikasi, Proyek Infrastruktur di Berau Terancam Terhambat

banner 728x250. banner 728x250.
Dilihat: 863 kali

Berau, Global-satu.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, mengungkapkan bahwa proses lelang proyek infrastruktur di Kabupaten Berau belum dapat berjalan optimal.

Hal ini disebabkan banyaknya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memenuhi kompetensi Tipe B, sebagaimana dipersyaratkan.

β€œSaat ini, kami masih belum optimal mengajukan berkas-berkas pekerjaan yang akan dilelang karena banyak PPK kami yang belum memenuhi syarat kompetensi Tipe B,” ujarnya saat ditemui pada Rabu (19/2/2025).

Menurut Fendra, pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kemungkinan adanya diskresi atau kebijakan khusus, sebagaimana yang pernah diterapkan pada tahun sebelumnya. Harapannya, kebijakan tersebut dapat kembali diberikan agar proses pengadaan tidak mandek terlalu lama.

β€œKami masih menunggu keputusan, apakah akan ada kebijakan khusus seperti tahun lalu atau mekanisme lain yang bisa diterapkan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan proses tender ini dikhawatirkan berdampak langsung pada keterlambatan pelaksanaan proyek-proyek penting di tahun anggaran berjalan.

Pemerintah Kabupaten Berau, sambungnya, tengah berupaya memenuhi persyaratan sertifikasi PPK, mengingat jumlah pekerjaan infrastruktur yang cukup banyak dan mendesak. DPUPR sendiri berharap adanya percepatan solusi agar proyek yang sudah dirancang tidak hanya berhenti di atas kertas.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyatakan bahwa langkah koordinasi telah dilakukan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Koordinasi ini bertujuan mencari solusi terkait minimnya jumlah PPK bersertifikasi Tipe B yang saat ini dimiliki oleh Pemkab Berau.

β€œKabag UKPBJ sudah melakukan koordinasi langsung dengan LKPP RI. Mudah-mudahan ke depan ada hasil yang konkret, baik dalam bentuk percepatan sertifikasi atau kebijakan diskresi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan standar PPK sangat krusial demi kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis di Kabupaten Berau.

Indra/Rdk/Adv