.
.
.BERAU, Global-satu.com – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, melayangkan kritik tajam terhadap rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau hingga triwulan kedua tahun 2025.
Berdasarkan data terakhir, per akhir Mei 2025, realisasi APBD baru mencapai Rp 1,3 triliun atau sekitar 37,03 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun. Angka tersebut tercatat lebih rendah 11,60 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dedy Okto menilai, kondisi ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pelaksana program. Pasalnya, keterlambatan serapan APBD dapat berdampak langsung pada tertundanya pembangunan infrastruktur serta terganggunya pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
“Kalau serapan rendah seperti ini terus berlanjut, jangan heran kalau pembangunan fisik terhambat, layanan publik tidak optimal, dan masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Ini yang tidak kita inginkan,” tegas Dedy, Sabtu (14/6/2025).
Ia juga mengkritik alasan-alasan klasik seperti lambatnya proses administrasi atau kendala teknis dalam pelaksanaan program. Menurutnya, di era modern saat ini, pola kerja birokrasi harus lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.
“Kalau sudah masuk pertengahan tahun tapi serapan masih rendah, ini tanda ada yang tidak beres di perencanaan maupun eksekusi. Jangan hanya menunggu, harus ada upaya nyata percepatan di lapangan,” tambahnya.
Dedy pun menyayangkan jika keterlambatan penyerapan anggaran berdampak pada molornya pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Padahal kebutuhan terhadap sarana tersebut sangat mendesak, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir Berau.
“Kami di DPRD mendorong agar ada langkah konkret, bukan hanya rapat evaluasi di atas meja. Apa pun hambatannya, harus segera diselesaikan. Jangan sampai dana tersedia, tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
Selain itu, Dedy mendorong adanya koordinasi lintas OPD yang lebih solid serta percepatan penanganan hambatan teknis di lapangan. Ia menegaskan bahwa DPRD Berau akan terus mengawasi kinerja realisasi APBD agar benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Indra/Rdk/Adv
