.
.
.KUTIM, Global-satu.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufrie, angkat bicara terkait banjir yang merendam tujuh desa di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sejak Minggu (7/12/2025).
Husin Djufrie menegaskan, kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai peristiwa tahunan semata, melainkan tanda bahwa penanganan banjir di Kutim membutuhkan langkah lebih serius dan sistematis.
Sebagaimana diketahui, banjir dipicu luapan sungai yang tak mampu menahan debit air, diperparah hujan deras yang masih mengguyur kawasan tersebut.
Adapun desa yang terdampak yakni Muara Wahau, Nehas Liah Bing, Jak Luay, Long Wehea, Dabaq, Diaq Lay, dan Bea Nehas. Di Desa Bea Nehas, air menggenangi akses keluar-masuk desa yang menjadi jalur vital bagi warga.
Tak hanya Muara Wahau, banjir juga dilaporkan meluas ke sejumlah kecamatan lain di Kutim. Laporan sementara mencatat lima kecamatan terdampak, yaitu Karangan, Kombeng, Telen, Bengalon, serta Muara Wahau sendiri.
Husin menilai, situasi ini membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Dirinya meminta agar Pemprov Kaltim harus segera mengerahkan bantuan, baik logistik, tenaga, maupun alat berat jika diperlukan.
“Jangan sampai warga dibiarkan menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti faktor kerusakan lingkungan yang dituding ikut memperburuk kondisi daerah hulu. Daerah-daerah ini berada di kawasan yang sensitif. Jika penataan ruang tidak dikontrol dan kegiatan ekstraktif tidak diawasi ketat, banjir seperti ini akan terus berulang.
Dirinya mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima dari lapangan, degradasi lingkungan di wilayah hulu sungai menjadi faktor utama yang memperburuk risiko banjir di Kutim. Menurutnya, kondisi hulu yang telah kehilangan banyak tutupan vegetasi membuat air hujan tidak lagi terserap secara alami.
Husin meminta BPBD, Dinas Sosial, hingga Dinas PUPR Kaltim mempercepat langkah penanganan darurat serta pemetaan penyebab banjir di titik-titik rawan. Menurutnya, penanganan jangka pendek harus berjalan bersamaan dengan upaya jangka panjang.
“Keselamatan warga yang utama. Tapi setelah itu, pemerintah perlu meninjau ulang pola pengelolaan DAS, drainase, serta aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia mendorong Pemkab Kutim segera membuka posko terpadu di wilayah terdampak untuk memastikan kebutuhan warga, terutama makanan, air bersih, serta layanan kesehatan, tersalurkan dengan baik.
“Ini saatnya kita hadir penuh untuk masyarakat. Jangan sampai ada desa yang terisolasi atau luput dari perhatian,” tutup Husin.
Indra/Rdk
