banner 728x250.

DPRD Kaltim Apresiasi Berau Cocoa, Dinilai Jadi Role Model Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas Unggulan

banner 728x250. banner 728x250.
📝 Program Berau Cocoa yang membina ratusan petani kakao di Kabupaten Berau menuai apresiasi dari DPRD Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kerjanya, Anggota DPRD Kaltim Husin Djufrie menyebut program besutan PT Berau Coal itu sebagai model nyata ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan yang layak direplikasi di daerah lain.
Dilihat: 1.306 kali

BERAU, Global-satu.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Husin Djufrie, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan program Berau Cocoa yang digagas PT Berau Coal dalam membina ratusan petani kakao di Kabupaten Berau.

Kunjungan kerja Husin Djufrie bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim ke lokasi Berau Cocoa menjadi momentum penting untuk melihat langsung capaian lapangan dari inisiatif ekonomi kerakyatan yang telah dijalankan sejak 2010 tersebut.

 

“Kami sangat mengapresiasi langkah nyata PT Berau Coal melalui Berau Cocoa. Ini bukan hanya tentang peningkatan produksi, tapi bagaimana petani benar-benar diberdayakan dan diarahkan pada sistem pertanian yang berkelanjutan,” ujar Husin Djufrie, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, pembinaan yang dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan bibit unggul, perawatan, panen, hingga pemasaran, merupakan bentuk model social enterprise yang patut ditiru di sektor komoditas lainnya.

“Kita butuh program seperti ini di berbagai daerah lain. Tidak hanya di Berau, tapi juga di Kutai Timur, Paser, atau Mahakam Ulu. Karena program seperti ini langsung menyentuh kehidupan petani, tanpa terlalu banyak birokrasi,” tegasnya.

Husin juga menilai bahwa keberadaan Berau Cocoa telah memperlihatkan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat dapat menghasilkan dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Bahkan, ke depan dirinya berharap ada bentuk dukungan lanjutan dari pemerintah provinsi, baik melalui kemudahan regulasi maupun dukungan anggaran untuk replikasi program serupa.

“Saya pikir ini saatnya kita dorong bersama, termasuk melalui kebijakan anggaran dan regulasi di tingkat provinsi. Program ini bisa menjadi salah satu pilar kemandirian ekonomi berbasis rakyat,” pungkasnya.

 

Indra/Rdk