BERAU,Global-satu.com – Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, menyoroti kondisi kemandirian pangan Kabupaten Berau yang masih lemah. Menurutnya, ironis bahwa meski daerah ini memiliki lahan luas dan subur, Berau masih harus bergantung pada pasokan pangan dari luar, termasuk Pulau Jawa dan Sulawesi.
Nurung menilai situasi ini menunjukkan persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Berau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pertanian untuk menemukan hambatan di lapangan dan merumuskan solusi tepat.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Evaluasi total diperlukan agar hambatan di lapangan dapat diatasi,” tegasnya.
Menurut Nurung, sejumlah kendala klasik masih menghambat produktivitas petani, seperti keterbatasan pupuk, minimnya alat dan mesin pertanian, serta sarana pendukung lainnya. Akibatnya, banyak petani kesulitan meningkatkan hasil panen dan bersaing di pasar.
“Banyak petani mengeluh sulit mendapatkan pupuk dan alsintan. Tanpa dukungan ini, mereka tidak bisa bersaing,” ujarnya. Tak sedikit petani akhirnya meninggalkan pertanian dan beralih ke sektor pertambangan atau perkebunan sawit.
Nurung menekankan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian merupakan alarm bagi masa depan pangan Berau. Padahal, wilayah ini memiliki areal persawahan luas dan padi lokal berkualitas tinggi.
“Banyak lahan produktif berubah menjadi kebun sawit atau masuk konsesi tambang karena minim perhatian. Ini sangat disayangkan,” tambahnya.
Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lebih responsif dengan menghadirkan program pertanian berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Pertanian, menurut Nurung, harus sejajar dengan sektor pariwisata dan perkebunan dalam prioritas pembangunan daerah.
“Pertanian bukan hanya soal beras atau sayur. Ini soal kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Jika petani maju, ekonomi daerah pun akan bergerak,” pungkas Nurung.
Indra/adv
.
.
.




