.
.
.BERAU, Global-satu.com – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Elita Herlina, menanggapi perkembangan rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau yang hingga kini masih dalam tahap penyiapan lahan.
Diketahui, dari empat daerah di Kalimantan Timur yang menjadi lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat, baru Kota Samarinda yang dinyatakan siap untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun 2025.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat kurang mampu dan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sekolah ini biasanya menggratiskan biaya pendidikan serta menyediakan fasilitas dan kurikulum yang lebih fleksibel guna menjangkau anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan formal.
Elita menyebut pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses persiapan lahan dan berbagai administrasi pendukung agar Sekolah Rakyat di Berau dapat segera terwujud. Menurutnya, keberadaan sekolah ini sangat penting sebagai upaya memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan adil bagi seluruh masyarakat.
“DPRD tentu mendukung penuh program Sekolah Rakyat ini. Kami berharap eksekutif segera menyelesaikan tahapan-tahapan yang menjadi tanggung jawab daerah, terutama soal lahan yang menjadi syarat utama,” ucap Elita, Sabtu (21/06/2025).
Ia menambahkan, DPRD Berau melalui Komisi I siap memfasilitasi koordinasi lintas sektor agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Elita menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan agar program ini tidak hanya sebatas rencana.
“Pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan. Kami tidak ingin Berau tertinggal dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur,” lanjut Elita.
Elita juga mengingatkan agar proses penyiapan lahan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan tidak ada persoalan hukum di kemudian hari yang dapat menghambat realisasi pembangunan sekolah tersebut.
“Seperti yang terjadi di sekolah Pulau Derawan beberapa waktu lalu, ada masalah lahan yang menjadi persoalan,” tandasnya.
Indra/Rdk/Adv
