.
.
.BERAU, Global-satu.com – Masalah abrasi pantai di Pulau Derawan kembali mendapat sorotan serius dari DPRD Berau. Fenomena abrasi yang belum tertangani dengan baik menyebabkan tiga bangunan di pesisir pulau tersebut terbawa ke laut, menimbulkan kekhawatiran bagi warga dan pelestarian kawasan wisata.
Anggota DPRD Berau dari PPP, Saga, menegaskan pentingnya penanganan abrasi ini meski mengakui bahwa kewenangan penuh bukan berada di tangan Pemerintah Kabupaten Berau.
“Kami mendesak Pemkab untuk segera mencari solusi. Kita harus melindungi keindahan dan kelestarian Pulau Derawan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Berau,” ujarnya, kamis (17/04/2025).
Saga mengungkapkan keprihatinan atas lambannya langkah penanganan yang telah lama diharapkan.
“Sudah terlalu lama kami menunggu, saatnya ada langkah nyata untuk menangani ini,” tegas Saga.
Selain menjaga keindahan alam, kata Saga, penanganan abrasi juga penting untuk melindungi kehidupan masyarakat di sekitar pulau.
“Setiap tahun abrasi mengancam lahan hunian warga Pulau Derawan. Kami tidak ingin ini menjadi malapetaka bagi mereka. Tanpa perhatian dari pemerintah pusat, penanganan akan semakin sulit,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, menyampaikan bahwa penanganan abrasi akan mulai direalisasikan pada 2025. Izin dari kementerian terkait seperti KPUPR dan KLHK telah diperoleh.
“Tahun ini fokus pada perencanaan dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Untuk pengerjaan fisik, anggaran yang disiapkan antara Rp 10-15 miliar,” jelas Hendra.
Pembangunan fisik pengaman pantai akan dimulai setelah perencanaan selesai pada akhir 2024. DPUPR Berau juga akan berkolaborasi dengan World Wildlife Fund (WWF) agar desain pengaman pantai tidak mengganggu habitat penyu yang dilindungi.
“Kami masih merumuskan model pengaman pantai yang tepat, agar dapat memberikan perlindungan sekaligus menjaga ekosistem yang ada,” pungkas Hendra.
Indra/Rdk/Adv
