.
.
.BERAU, Global-satu.com – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan dukungannya terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sejumlah perusahaan umum daerah (Perusda). Ia menilai, langkah tersebut sangat penting untuk memperkuat tata kelola sekaligus memastikan badan usaha milik daerah (BUMD) benar-benar berfungsi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Beberapa Perusda yang telah menjalani rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD antara lain PT Indo Pusaka Berau (IPB), Hutan Sanggam Berau (HSB), dan Bhakti Praja. Sementara itu, Perumda Batiwakkal menjadi satu-satunya perusahaan daerah yang belum dijadwalkan mengikuti agenda serupa.
“Satu per satu Perusda sudah melakukan rapat dengar pendapat bersama DPRD. Saya rasa itu hal yang wajar dan justru positif agar kinerja Perusda bisa terus diperbaiki ke depan. Ini juga merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan perusahaan daerah,” ujar Sri Juniarsih, Sabtu (25/10/2025).
Bupati menegaskan, langkah evaluasi yang dilakukan DPRD bukan bentuk intervensi ataupun tekanan politik, melainkan upaya korektif agar setiap perusahaan daerah mampu menjalankan fungsi bisnisnya secara profesional dan akuntabel.
“Sudah seharusnya setiap Perusda dievaluasi. Pemerintah daerah telah menanamkan modal yang tidak sedikit, tapi jika hasilnya belum sesuai harapan, tentu perlu ada perbaikan manajemen dan arah kebijakan,” tegasnya.
Sri Juniarsih menilai, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perusda menjadi kunci agar dana publik yang telah diinvestasikan tidak sia-sia. Ia menekankan bahwa perusahaan daerah harus berorientasi pada hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya menjadi beban anggaran.
“Tujuan didirikannya Perusda adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD. Kalau realisasinya belum optimal, maka evaluasi adalah hal yang sangat diperlukan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta agar hasil evaluasi DPRD tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga diikuti dengan langkah pembenahan nyata. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci untuk memastikan seluruh Perusda beroperasi secara sehat dan berdaya saing.
“Kalau memang ditemukan kelemahan dalam manajemen, ya harus diperbaiki. Dewan berhak memberi masukan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi itu agar perusahaan-perusahaan ini bisa lebih produktif,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan agar Perusda tidak bergantung pada dana APBD, melainkan mulai mengembangkan inovasi bisnis dan memperluas kemitraan dengan sektor swasta. Dengan begitu, perusahaan daerah dapat tumbuh lebih mandiri serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian lokal.
“Kita ingin Perusda bisa menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar penerima suntikan modal. Harus ada terobosan dan kreativitas agar mereka mampu bersaing dan memberikan hasil bagi daerah,” tandasnya.
Indra/Rdk/Adv
