.
.
.TANJUNG REDEB, Global-Satu.Com – Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal Berau, Saipul Rahman, mengungkapkan kendala serius terkait pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI yang berdampak pada program pemasangan Sambungan Rumah (SR) gratis di Kabupaten Berau.
Dalam keterangannya, Saipul Rahman menyebutkan bahwa Kementerian PUPR awalnya mengusulkan anggaran sebesar Rp 16 triliun untuk program SR gratis di seluruh Indonesia. Namun, jumlah tersebut jauh dari harapan karena pada 2024 yang akan direalisasikan hanya Rp 600 miliar. Dengan angka tersebut, Kabupaten Berau dipastikan tidak mendapatkan jatah untuk program SR gratis tersebut.
“Kami harus menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan ini kepada masyarakat, khususnya para Ketua RT yang sudah mengajukan permohonan. Antusiasme warga sangat tinggi, tapi apa daya, meskipun kami sudah berupaya maksimal, kendalanya terletak pada pendanaan,” ungkap Saipul Rahman, Rabu (18/9/2024).
Ia juga menekankan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian PUPR. Meskipun sebelumnya selalu ada jawaban positif bahwa Berau masih dalam proses, kenyataan akhirnya menunjukkan bahwa pendanaan menjadi hambatan utama.
“Kami sudah memantau dan berusaha, namun kenyataannya kendala dana ini yang membuat usulan Kabupaten Berau tidak lolos. Kami mohon pengertian dari masyarakat atas situasi ini,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Berau dan Perumdam Batiwakkal berkomitmen untuk tetap mencari solusi lain guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, meski bantuan SR gratis dari pusat tidak terealisasi.
Sementara, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, merespons informasi terkait kemungkinan Kabupaten Berau tidak mendapat alokasi program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pernyataannya, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan harapannya agar jika hal tersebut terjadi, Kabupaten Berau bisa menemukan solusi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita perlu melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, terutama Bagian Ekonomi yang khusus menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saya meminta Bagian Ekonomi untuk memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan perusahaan air minum daerah,” ujar Sri Juniarsih.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas dalam memberikan dukungan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan daerah. Ia berharap Dewan Pengawas dapat memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
“Pengawasan yang ketat diperlukan agar roda perusahaan berjalan sesuai aturan, sehingga dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Sri Juniarsih optimistis, meski Kabupaten Berau tidak mendapat program dari Kementerian PUPR,
daerah ini masih bisa menemukan solusi lewat optimalisasi APBD dan kerja sama dengan semua pihak terkait.
Nada/Rdk/Adv
