banner 728x250.

Husin Djufri Dorong Partisipasi Aktif Warga Berau dalam Tata Kelola Pemerintahan Demokratis

banner 728x250. banner 728x250.
Dilihat: 845 kali

Berau, Global-satu.com – Upaya memperkuat peran masyarakat dalam roda pemerintahan terus digalakkan oleh jajaran legislatif Kalimantan Timur. Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Husin Djufri, menggelar kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (PDD) I Tahun 2026 di Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Jumat malam (23/1/2026).

Mengusung tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis”, forum ini menjadi jembatan dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituennya.

Dalam sambutannya di hadapan warga RT 06 Jalan Poros Eka Sapta, Husin Djufri menekankan bahwa esensi demokrasi tidak berhenti di kotak suara saat pemilu saja. Menurutnya, keterlibatan aktif dalam mengawasi dan merumuskan kebijakan publik adalah kunci pembangunan yang sehat.

“Pemerintahan yang demokratis hanya bisa terwujud jika masyarakat berani menyampaikan aspirasi dan pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Tanpa keterlibatan warga, pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran,” tegas Husin.

Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Salah satunya, Said Husien. Diringa memaparkan bahwa partisipasi publik akan efektif jika dibarengi dengan transparansi pemerintah. Keterbukaan informasi adalah syarat mutlak agar warga bisa memberikan masukan yang akurat.

Narasumber kedua, Romi Santuri menyoroti pentingnya demokrasi di level akar rumput. Ia mendorong warga desa untuk tidak ragu bersuara dalam musyawarah kampung maupun forum konsultasi publik guna mengawal program pemerintah di wilayah mereka.

Diskusi yang dipandu oleh H. Sappe ini berlangsung hangat dan interaktif. Warga yang hadir tampak antusias memanfaatkan sesi tanya jawab untuk mengadukan berbagai persoalan, mulai dari kualitas pelayanan publik hingga harapan besar terhadap percepatan pembangunan di wilayah pesisir Talisayan.

Melalui PDD I 2026 ini, Husin Djufri berharap kesadaran kolektif masyarakat terhadap hak dan kewajibannya semakin meningkat. Tujuannya jelas: menciptakan pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

Indra/Rdk/Adv