.
.
.BERAU, Global-satu.com – Kabar menggembirakan datang bagi dokter umum di daerah yang ingin meningkatkan kompetensi dan jenjang karier. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Keuangan membuka akses beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi dokter umum untuk menempuh pendidikan spesialis.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie, menyebut program ini sebagai peluang besar bagi peningkatan kualitas tenaga medis sekaligus penguatan layanan kesehatan rujukan di daerah.
“Program ini memberikan fleksibilitas bagi para dokter untuk memilih universitas terbaik di Indonesia,” ungkap Lamlay, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, para penerima beasiswa LPDP pendidikan dokter spesialis saat ini telah tersebar di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) ternama. Kampus-kampus unggulan di Pulau Jawa menjadi tujuan utama, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Padjadjaran (Unpad). Selain itu, Universitas Hasanuddin (Unhas) juga menjadi pilihan sebagai institusi unggulan di wilayah Sulawesi Selatan.
Meski peluang pendidikan spesialis terbuka lebar, Lamlay menegaskan bahwa pelayanan kesehatan dasar tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Untuk level Puskesmas, kebutuhan utama saat ini masih bertumpu pada dokter umum,” ujarnya.
Menurutnya, dokter spesialis dan subspesialis nantinya akan difokuskan untuk memperkuat pelayanan di rumah sakit rujukan. Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya kekosongan layanan kesehatan selama dokter umum melanjutkan pendidikan.
“Kebanyakan yang mengajukan pendidikan spesialis adalah dokter umum, sehingga tidak ada kaitannya dengan masalah pasien yang ditinggalkan. Pasien tetap aman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Lamlay mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat, termasuk dalam upaya penugasan khusus dokter umum maupun dokter spesialis di wilayah dengan tantangan layanan kesehatan cukup tinggi, seperti Kecamatan Talisayan.
“Mengingat tantangan kesehatan yang besar, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi terus diperkuat karena permasalahan kesehatan tidak bisa hanya ditangani dalam skala kabupaten saja,” pungkasnya.
Indra/Rdk
