.
.
.Berau, Global-satu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menghadapi tekanan fiskal berat menjelang tahun anggaran 2026. Pendapatan daerah dipastikan turun drastis setelah adanya koreksi dana transfer pusat, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan beberapa komponen transfer lainnya. Kondisi ini disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat Rapat Paripurna Penyampaian Raperda APBD 2026 di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Senin (24/11/2025).
Dalam paparannya, Sri menyebut tahun 2026 menjadi periode paling menantang bagi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan surat Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Nomor S-62/PK/2025, pemerintah pusat menetapkan alokasi transfer yang jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dampaknya, kemampuan fiskal Berau harus disesuaikan secara menyeluruh.
Sebelumnya, dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pada 15 Agustus 2025, pendapatan Berau diproyeksikan berada di angka Rp4,1 triliun. Namun setelah terbitnya rancangan alokasi transfer dari pusat, pendapatan harus dikoreksi menjadi Rp2,7 triliun. Penurunan Rp1,4 triliun tersebut memaksa seluruh target yang telah dibahas bersama DPRD ditinjau ulang.
Sri menjelaskan bahwa dari total pendapatan tersebut, terdapat komponen earmark sebesar Rp303 miliar lebih, yang terdiri atas DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa. Komponen ini tidak dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, sehingga ruang fiskal daerah semakin sempit. Pemkab Berau pun harus memangkas belanja daerah hingga Rp1,7 triliun.
Pemotongan anggaran dilakukan menyeluruh, meliputi belanja operasi, belanja modal, hingga belanja transfer kepada pemerintah kampung. Beberapa program yang sebelumnya telah masuk daftar rencana pembangunan terpaksa diprioritaskan ulang. Sri menyebut bahwa keputusan ini tidak mudah, namun harus diambil untuk menjaga keseimbangan APBD.
Meski demikian, Pemkab Berau tetap berkomitmen menjalankan program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur strategis, dan program kesejahteraan tetap menjadi sektor yang dijaga agar tidak terdampak signifikan akibat penurunan pendapatan.
Di akhir penyampaiannya, Sri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih cermat dalam menyusun program agar selaras dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Ia menegaskan pentingnya efisiensi, kreativitas, dan penajaman sasaran, sehingga APBD 2026 tetap mampu mengakomodasi agenda pembangunan yang relevan meski berada dalam kondisi keuangan yang menantang.
Indra/Adv
