.
.
.BERAU,Global-satu.com – Wacana penggantian nama Bandara Kalimarau menjadi Bandara Raja Alam Sultan Alimuddin kembali mencuat. Namun Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai isu tersebut tidak masuk dalam daftar kebutuhan mendesak daerah saat ini.
Rudi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada persoalan pembangunan yang lebih urgen, bukan pada polemik yang minim dampak terhadap peningkatan layanan maupun pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, perubahan nama bandara tidak serta-merta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau dipaksakan, potensi kerumitan administratif justru lebih besar. Dan biayanya tidak sedikit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, nama “Kalimarau” telah lama tertanam dalam sistem navigasi penerbangan nasional dan internasional, mulai dari dokumen operasional maskapai hingga integrasi kode penerbangan yang digunakan pesawat komersial seperti Boeing 737. Mengubah nama bandara berarti merombak seluruh struktur administratif dan teknis yang selama ini berjalan stabil.
“Identitas Kalimarau sudah tercantum di mana-mana, baik secara nasional maupun internasional. Mengubahnya bukan sekadar ganti papan nama—ini urusan kompleks,” tegasnya.
Rudi menambahkan bahwa ia tidak menolak nilai sejarah yang melekat pada nama Raja Alam Sultan Alimuddin. Bahkan, ia pernah mendukung usulan tersebut di masa lalu. Namun, ia mencatat bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya warga Teluk Bayur, lebih memilih mempertahankan nama Kalimarau yang sudah menjadi identitas kebanggaan lokal.
“Nilai sejarah penting, tapi penerimaan masyarakat juga harus dipertimbangkan. Warga Teluk Bayur sudah sangat melekat dengan nama Kalimarau,” katanya.
Ia pun mendorong agar energi pemerintah difokuskan pada hal strategis, seperti peningkatan fasilitas dan layanan bandara. Menurutnya, menjadikan Kalimarau sebagai bandara dengan standar layanan prima akan memberi dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
“Bukan berarti sejarah kita abaikan. Tapi kebutuhan pembangunan tetap harus diutamakan. Perubahan nama bandara belum menjadi urgensi,” tutupnya.
Indra/adv
