banner 728x250.

Subroto Desak Pemkab Berau Percepat Serapan Anggaran Jelang Akhir Tahun 2025

banner 728x250. banner 728x250.
Dilihat: 901 kali

BERAU,Global-satu.com – Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten Berau agar segera mengakselerasi penyerapan anggaran. Pasalnya, hingga November 2025, realisasi belanja daerah dinilai masih jauh dari target yang seharusnya tercapai di penghujung tahun.

Subroto mengungkapkan bahwa serapan anggaran Pemkab Berau masih berada di kisaran di bawah 70 persen. Ia menilai kondisi ini berpotensi besar menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) jika percepatan kegiatan tidak segera dilakukan.

“Serapan yang belum mencapai 70 persen tentu menjadi alarm serius. Risiko terjadi SiLPA sangat tinggi bila tidak segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran turut berdampak pada lambatnya pembangunan di daerah. Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan hasil konkret di lapangan, bukan sekadar program yang terus tertunda.

“Ketika anggaran tidak terserap, pembangunan pun terhambat. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan rencana yang berjalan di tempat,” tegasnya.

Subroto juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan semakin sempit. Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif antarorganisasi perangkat daerah, termasuk penyesuaian jadwal serta prioritas pekerjaan agar target serapan bisa tercapai sebelum tahun anggaran ditutup.

“Sisa waktu yang ada sangat terbatas. Perlu pengaturan ulang timeline agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu,” jelasnya.

Ia menilai menunda pekerjaan ke tahun berikutnya justru dapat menambah beban baru. Selain menghambat target pembangunan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun depan diperkirakan akan membuat ruang fiskal semakin ketat.

“Kalau dipindah ke tahun depan, bebannya semakin berat. Apalagi dengan efisiensi anggaran, banyak pos belanja yang akan ditekan,” tambahnya.

Subroto berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, mulai dari pengawasan lebih ketat, evaluasi rutin, hingga penyederhanaan prosedur administrasi. Menurutnya, percepatan ini sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Percepatan harus dilakukan. Pembangunan tidak boleh tersendat karena dampaknya langsung dirasakan warga,” pungkasnya.

Indra/adv