.
.
.BERA,Global-satu.com – Rencana penerapan kebijakan efisiensi anggaran daerah pada 2026 mulai mendapat perhatian serius di Kabupaten Berau. Keterbatasan fiskal dinilai menjadi tantangan baru bagi pemerintah kampung agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, menegaskan bahwa pemerintah kampung tidak bisa terus bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah daerah. Ia mendorong agar aparatur kampung lebih kreatif dalam membaca peluang ekonomi yang bersumber dari potensi lokal.
Menurut Suriansyah, kampung memiliki ruang besar untuk meningkatkan kemandirian melalui pengembangan Pendapatan Asli Kampung (PAK). Salah satu instrumen yang dinilai paling strategis namun belum dimaksimalkan adalah Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
“BUMK ini sebenarnya bisa menjadi jalan bagi kampung untuk memiliki sumber anggaran sendiri. Kami sangat mendukung pengelolaannya selama tidak menyimpang dari aturan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa seluruh kampung di Berau sejatinya telah memiliki BUMK, sehingga fondasi kelembagaannya sudah tersedia. Tantangan yang tersisa adalah memastikan pengelolaan dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.
“Semua kampung sudah punya BUMK. Ini modal yang sangat baik. Tinggal bagaimana pengelolaannya diatur agar benar-benar memberikan manfaat,” tegas politisi Partai Hati Nurani Rakyat itu.
Suriansyah juga menilai bahwa kekayaan sumber daya alam Berau memberikan peluang besar bagi kampung untuk memperkuat ekonomi lokal. Sektor pariwisata serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut sebagai peluang unggulan yang bisa digarap melalui BUMK.
Ia berharap pemerintah kampung segera memetakan potensi terbesar di wilayah masing-masing, kemudian mengembangkannya menjadi unit usaha produktif. Langkah ini diyakini dapat menjaga keberlangsungan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Fondasinya sudah ada. Tinggal dikembangkan. Kampung yang serius mengelola potensi pariwisatanya dengan baik pasti akan maju dan berkembang,” pungkasnya.
Indra/adv
