.
.
.BERAU,Global-satu.com – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menyatakan keprihatinannya atas pemangkasan anggaran Rp1,7 triliun dari pemerintah pusat dalam Rancangan APBD 2026. Pemotongan ini terjadi saat dokumen KUA-PPAS hampir selesai diselaraskan dengan KUPA dan PPAS.
“Dari total sekitar Rp4 triliun, kini hanya tersisa Rp2 sekian triliun. Hal ini memaksa kami menata ulang seluruh struktur anggaran,” kata Rudi.
Rudi menilai pemangkasan tersebut akan berdampak pada pelaksanaan visi-misi Bupati Berau Sri Juniarsih, yang tengah memasuki tahun kedua masa jabatan. Menurutnya, fase ini penting untuk mempercepat program pembangunan.
“Kasihan Bu Bupati. Pengurangan anggaran sebesar ini tentu memengaruhi target-target pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, pemotongan Dana Bagi Hasil dari pusat menjadi pukulan berat bagi Berau, yang merupakan daerah penghasil sumber daya alam. Rudi menyebutnya sebagai “tsunami fiskal” yang mengganggu kemampuan daerah menjalankan program prioritas.
Mengenai kemungkinan negosiasi, Rudi menegaskan keputusan ada di tangan Kementerian Keuangan. Meski begitu, DPRD dan pemerintah daerah sebelumnya sudah berupaya menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi retribusi dan kinerja OPD.
“Kita tetap mendorong pemerintah daerah agar pelayanan publik dan pembangunan berjalan, tanpa membebani masyarakat terlalu berat,” pungkas Rudi.
Indra/adv
