banner 728x250.

DPUPR Berau Prioritaskan Kajian Mitigasi Banjir Tahunan

banner 728x250. banner 728x250.
Dilihat: 1.321 kali

Berau, Global-Satu.com — Banjir tahunan yang terus menghantui Kabupaten Berau menjadi sorotan utama pemerintah daerah. Selain merendam permukiman warga, bencana ini juga menimbulkan kerugian besar bagi sektor pertanian, terutama akibat banyaknya kasus gagal panen.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau kini fokus menyusun kajian strategis untuk menekan dampak banjir di wilayah rawan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memulai penyusunan kajian komprehensif yang terbagi dalam dua tahapan. Kajian ini akan memusatkan perhatian pada dua Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang kerap memicu banjir, yakni DAS Kelay seluas 7.027 km² dan DAS Segah seluas 6.892 km².

“Berbagai hipotesa akan diuji secara ilmiah sehingga penanganannya bisa lebih efektif dan efisien,” ujar Hendra, Jumat (21/11/2025).

Dua Tahap Kajian, Ditargetkan Rampung Sebelum Musim Banjir. Tahap Pertama di tahun Ini meliputi pemetaan global terkait kondisi hidrologi dan faktor penyebab banjir di dua DAS.

Adapun tahap kedua, ditargetkan selesai sebelum musim banjir berikutnya, sehingga rekomendasi penanganan dapat segera diterapkan. Skala luas wilayah yang menjadi objek kajian membuat kebutuhan anggaran menjadi cukup besar. Menurut Hendra, pengusulan dana telah dilakukan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2025.

Hendra menegaskan bahwa besarnya anggaran sebanding dengan tantangan yang ada. Total wilayah kedua DAS mencapai hampir 14 ribu kilometer persegi, sehingga kajian membutuhkan data dan analisis yang mendalam.

“Kami berharap dukungan penuh agar kajian dapat berjalan optimal mengingat luas dan kompleksnya area yang harus ditangani,” jelasnya.

Melalui pendekatan berbasis penelitian ilmiah, Hendra berharap ke depan penanganan banjir tidak lagi hanya bersifat darurat, melainkan mampu memberikan solusi jangka panjang untuk melindungi masyarakat serta meminimalkan potensi kerugian ekonomi.

Indra/ADV