.
.
.Maratua, Global-satu.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufrie, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ke-6 di Kampung Bohe Silian, Kecamatan Maratua. Kegiatan ini mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Warga Negara” dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara dalam bingkai demokrasi.
Dalam kegiatan tersebut, Husin Djufrie menyampaikan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan secara optimal apabila masyarakat belum memahami posisi mereka secara utuh sebagai warga negara. Oleh sebab itu, edukasi mengenai hak dan kewajiban dinilai penting, terutama di wilayah-wilayah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan.
“Kita ingin agar masyarakat di pulau-pulau seperti Maratua ini memiliki pemahaman yang sama tentang apa saja hak mereka sebagai warga negara, serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan begitu, demokrasi kita bisa lebih sehat dan berimbang,” ujar Husin saat membuka kegiatan, Sabtu, (19/07/2025).
Ia juga menekankan bahwa hak warga negara tidak hanya terbatas pada hak politik, seperti memilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup hak atas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pembangunan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa di balik setiap hak terdapat kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau kita menuntut hak, maka kita juga wajib menjalankan kewajiban. Misalnya taat hukum, menghormati sesama, dan menjaga lingkungan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan,” katanya.
Sosialisasi ini turut menghadirkan dua narasumber, yakni Rasidi dan Darmansyah, yang memberikan penjelasan seputar konsep kewarganegaraan dalam sistem demokrasi. Kegiatan dipandu oleh H. Sappe sebagai moderator, dan berlangsung dengan sesi tanya jawab yang cukup aktif dari peserta.
Husin menyebutkan, kegiatan seperti ini merupakan bagian dari agenda kerja DPRD Kaltim untuk memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa penyebarluasan informasi tentang demokrasi harus merata, termasuk ke wilayah pesisir dan kepulauan.
“Wilayah kepulauan seperti Maratua ini sangat strategis. Selain memiliki potensi pariwisata dan sumber daya kelautan yang besar, masyarakatnya juga harus diperkuat kapasitasnya secara politik dan sosial,” jelas Husin.
Dalam sesi diskusi, beberapa warga menyampaikan pandangan mengenai peran serta masyarakat dalam musyawarah kampung, pengawasan pembangunan, dan pentingnya keterbukaan informasi publik. Husin merespons hal tersebut dengan menyampaikan bahwa keterlibatan aktif warga dalam forum-forum kampung merupakan bentuk konkret dari demokrasi partisipatif.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim terus mendorong agar suara masyarakat, termasuk dari kampung-kampung pesisir, dapat menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat provinsi.
“Dari aspirasi yang disampaikan, kami akan bawa ke forum yang lebih tinggi. Ini juga menjadi pengingat bagi kami di parlemen bahwa tanggung jawab kami adalah memperjuangkan suara masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di wilayah seperti Bohe Silian ini,” tutup Husin.
Indra/Rdk/Adv
